BIAK NUMFOR, Revolusinews.com – Panitia Pemilihan Kepala Kampung (Pilkades/Pilkakam) Yenusi kini tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan pelanggaran administrasi dalam proses penetapan pemilih untuk Pilkakam serentak yang digelar pada 10 Desember 2025 lalu.
Tuduhan ini mencuat setelah sejumlah warga mendapati adanya kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Panitia dituding secara sepihak memasukkan nama-nama warga yang belum melakukan perpindahan alamat domisili tetap ke Kampung Yenusi.
Keresahan bermula ketika warga setempat menemukan nama kerabat atau kenalan mereka—yang notabene masih berdomisili dan ber-KTP di kampung lain—justru tercatat sah sebagai pemilih di Yenusi. Padahal, merujuk pada peraturan pemilihan kepala kampung, hak pilih hanya dimiliki oleh warga yang secara sah memiliki alamat domisili tetap di wilayah kampung setempat.
“Saya heran ketika melihat nama saudara saya ada di DPT, padahal dia masih tinggal dan memiliki KTP di kampung tetangga,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, Panitia Pilkades Yenusi belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Warga kini mendesak adanya penjelasan transparan dari panitia serta pengecekan ulang terhadap DPT. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan proses demokrasi di tingkat kampung berjalan jujur, adil, dan sesuai regulasi.
Merespons polemik ini, pihak pemerintah desa terkait menyatakan akan segera melakukan penelusuran guna menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin keabsahan hasil Pilkades.
