SUKABUMI. Revolusinews.com – Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sukabumi Utara, khususnya Cicurug dan Cidahu, yang belum tergarap maksimal. Salah satunya adalah pajak dan retribusi perusahaan yang mengalir ke pemerintah pusat karena kantor pusat perusahaan berada di luar daerah.
Transparansi dan akurasi menjadi hal yang penting dalam penetapan target PAD dalam rapat internal yang digelar di Aula Taman Rekreasi Cimelati, Kecamatan Cicurug. Jumat, (23/1/2026 )
Salah saru persoalannya adalah kendaraan ekspedisi berpelat nomor luar daerah yang lalu-lalang di Sukabumi juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena, menanggung dampak kemacetan, kebisingan, dan kerusakan jalan, namun manfaat pajaknya tidak kembali ke Sukabumi.” ungkap Hera Iskandar Ketua Komisi III usai rapat
Di sisi lain, potensi wisata pertanian dinilai bisa menjadi alternatif peningkatan PAD jika dikelola dengan serius dan didukung penuh oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya menjadi wacana,” harap Hera
Komisi III DPRD berencana akan mengelar rapat internal untuk merencanakan agenda kerja ke depan sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui surat kepada DPRD
Rapat ini juga membahas sejumlah isu strategis, antara lain penertiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM, serta inventarisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Ia juga menyinggung lemahnya optimalisasi BUMD serta perlunya evaluasi kinerja PDAM dan dewan pengawasnya,” ungkap Hera legislator dari partai besutan Prabowo tersebut
Hera menambahkan, komisi III juga mendorong pengembangan wisata pertanian berbasis potensi desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif melalui pemberian stimulan dan dukungan kebijakan,” pungkas nya.
