LEBAK, Revolusinews.com – Salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Pasir Eurih, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengeluhkan terhadap oknum desa yang diduga secara sepihak melakukan pemotongan bantuan sosial (Bansos) dari Kemensos RI untuk dialokasikan pembayaran komoditi sembako.
KPM yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, bahwa komoditi sembako dikirim 2 hari sebelum adanya pencairan (realisasi oleh PT. Pos) yaitu komoditi sembako dikirim tanggal 27 November 2022. Sedangkan pencairan oleh PT. Pos pada tanggal 30 November 2022. Seharusnya KPM menerima Bansos Kementerian Sosial RI tersebut Rp. 900.000,-, namun sisanya Rp 270 ribu rupiah.
“Saya harusnya terima uang Bansos Rp 900 ribu rupiah, dipotong bayar sembako Rp 600 ribu rupiah, dan dipotong ongkos ojeg yang nganterin paket sembako Rp 30 ribu rupiah, jadi bersih uang yang saya terima Rp 270 ribu rupiah,” terangnya.
KPM juga mengaku, bahwa Kartu Keluar Sejahtera (KKS) selama ini dipegang oleh oknum pihak desa, kalaupun dihitung harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu terlalu mahal untuk barang sejumlah itu.
“Paket sembako yang saya terima berupa ayam 3 ekor, telor 2 ¹/2 kg (dua setengah kilo gram), beras 30 (tiga puluh kilo gram), dan ada 34 KPM hanya kebagian beras 10 kg (sepuluh kilo gram) saja dan yang 20 kg (dua puluh kilo gram) dikembalikan uang Rp.140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah ),” imbuh KPM yang tidak mau disebut namanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa (Kades) Pasir Eurih Emmin menjelaskan, “Setahu saya banyak yang tidak belanja ke agen, dan sifatnya tidak memaksakan, jangankan yang tidak ngambil, (ngutang) sekalipun yang sudah mengambil, kalau keberatan kembalikan lagi. Apalagi KKS selama ini saya gak pernah megang, begitu juga dengan agen, itu pun kesepakatan KPM dengan kelompok barangkali. Saya tidak memungut/apalagi memotong,, banyak KKS yang saya temui ada yang beli beras nya aja, tidak beli sama sekali komoditi yang lainnya, ada yang beli telornya aja, tidak beli yang lainnya, ada pula yang tidak beli dan belanja sama sekali, itu semua saya kembalikan kepda KPM, kalau pun KPM ada yang kurang puas tinggal datang ke agen, dan yang saya tau KPM yang ngambil sifatnya terutang,” terang Emmin, secara tertulis via chat WhatsApp.
Menanggapi peristiwa ini, Kadinsos Lebak Eka Darmana Putra menegaskan, “Bansos tidak boleh dipotong, kalau jelas-jelas ada oknum yang berani motong dengan cara meminta, menekan, memaksa, mengancam, dan mengintimidasi untuk dalih dan alasan apapun laporkan kepada aparat penegak hukum disertai dengan bukti-bukti yang kuat,” tegas Eka Darmana Putra, Rabu ( 30/11/2022).
Menanggapi adanya banyak temuan dugaan penyelewengan perealisasian Bansos yang tidak sesuai pedoman umum ( Pedum ), Sekjen DPD Lebak Ormas Badak Banten Ali Sujana berharap agar dinas terkait dan APH dapat menindak tegas terhadap para pelaku.
“Dengan banyaknya keluhan KPM kepada Badak Banten, diharapkan kepada pihak terkait dan aparat penegak hukum untuk menindak lanjut dugaan adanya penyimpangan dalam realisasi Bansos ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi KPM juga kerugian negara,” tutup Ali.
