Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Anggaran negara merupakan instrumen kebijakan publik yang paling menentukan arah pembangunan suatu bangsa. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesungguhnya tercermin filosofi pemerintahan, keberpihakan kepada rakyat, sekaligus kualitas tata kelola negara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai prioritas anggaran bukan semata-mata persoalan angka, tetapi menyangkut pilihan moral, politik, dan ekonomi yang akan menentukan masa depan masyarakat.
Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kritik terhadap struktur anggaran terus mengemuka. Di satu sisi, pemerintah dituntut mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat pertahanan, serta menjaga stabilitas fiskal. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Ketika porsi belanja birokrasi, perjalanan dinas, atau program-program yang kurang produktif masih relatif besar, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, maka muncul pertanyaan mendasar, “apakah prioritas anggaran benar-benar telah mencerminkan kepentingan rakyat?”.
Kritik terhadap prioritas anggaran tidak berarti menolak pembangunan. Infrastruktur, digitalisasi, maupun modernisasi pertahanan tetap merupakan kebutuhan strategis. Namun pembangunan harus ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jalan raya yang megah tidak akan banyak berarti apabila angka kemiskinan tetap tinggi. Gedung pemerintahan yang mewah kehilangan makna apabila pelayanan publik masih lamban. Demikian pula pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan pemerataan apabila hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Dari perspektif kebijakan publik modern, anggaran yang ideal harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Efektivitas berarti setiap rupiah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Efisiensi menuntut penggunaan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Adapun keadilan menghendaki distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Dalam perspektif Islam, konsep anggaran negara memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengelolaan fiskal. Anggaran dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Prinsip ini berangkat dari keyakinan bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah titipan yang harus dikelola secara adil dan membawa kemaslahatan umum.
Konsep maqashid al-syariah memberikan kerangka yang relevan dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran. Tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kebijakan publik, prioritas belanja negara seharusnya diarahkan pada perlindungan lima aspek tersebut. Artinya, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, keamanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi investasi utama, bukan sekadar pengeluaran rutin.
Islam juga mengenal konsep maslahah, yaitu setiap kebijakan harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, membuka peluang rente ekonomi, atau memperlebar ketimpangan sosial bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Negara berkewajiban memastikan bahwa sumber daya publik tidak terkonsentrasi pada segelintir elite, melainkan memberikan manfaat yang merata.
Selain itu, Islam menempatkan integritas aparatur negara sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan publik. Korupsi, penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, dan pemborosan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi merupakan kewajiban moral dan etika.
Dari sudut kebijakan Islam, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat menjadi solusi dalam memperbaiki prioritas anggaran negara.
Pertama, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan fiskal. Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, tetapi juga dari penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, dan meningkatnya kualitas hidup.
Kedua, melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif. Penghematan anggaran birokrasi, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja yang tidak memberikan nilai tambah dapat dialihkan untuk sektor yang lebih strategis seperti pendidikan vokasi, layanan kesehatan, inovasi teknologi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan usaha mikro.
Ketiga, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi publik. Digitalisasi pengelolaan anggaran memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana negara secara lebih terbuka. Transparansi akan mempersempit ruang korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keempat, memperluas instrumen ekonomi sosial Islam sebagai pelengkap kebijakan fiskal negara. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional dapat mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha kecil, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan sosial tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN. Meski demikian, instrumen-instrumen tersebut tidak menggantikan kewajiban negara dalam membiayai pelayanan publik, melainkan dapat menjadi pelengkap yang memperkuat jaring pengaman sosial.
Kelima, menerapkan prinsip keadilan antargenerasi. Kebijakan anggaran hendaknya tidak membebani generasi mendatang dengan utang yang tidak produktif. Pembiayaan melalui utang sebaiknya diarahkan untuk investasi yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang, sehingga menciptakan kapasitas untuk membayar kembali kewajiban tersebut.
Pada akhirnya, kualitas suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi oleh ketepatan dalam menetapkan prioritas. Negara yang mampu menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat kebijakan akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat serta membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, apabila anggaran lebih banyak terserap untuk kepentingan birokrasi, pemborosan, atau proyek yang kurang memberikan manfaat luas, maka kesenjangan sosial akan semakin sulit diatasi.
Perspektif Islam menawarkan nilai-nilai universal berupa amanah, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis dalam penyusunan kebijakan fiskal di negara modern tanpa mengabaikan mekanisme konstitusional dan keragaman masyarakat. Dengan demikian, anggaran negara bukan hanya menjadi instrumen administrasi keuangan, melainkan juga sarana mewujudkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, memperkuat solidaritas sosial, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara.
