CILACAP, Revolusinews.com – Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama dengan DPRD sepakat untuk menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.
Hal ini disampaikan Pj. Bupati Yunita Dyah Suminar dalam sesi penyampaian pendapat akhir Bupati Cilacap pada acara Rapat Paripurna, di DPRD Kabupaten Cilacap. Selasa (25/07/2023).
Dasar penetapan Raperda tersebut adalah Pasal 193 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Taufik Nurhidayat.
Pj. Bupti mengapresiasi antusiasme Anggota Dewan dalam melakukan pembahasan, meskipun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
“Temuan dari BPK sudah ditindaklanjuti, meskipun ada beberapa yang belum selesai tapi saya sudah intruksikan kepada semua Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menyusun Surat Koreksi Intern agar penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI benar-benar dipatuhi,” jelas Pj. Bupati.
Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terkait Raperda kali ini, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang musti ditingkatkan, indikator-indikator yang tidak tercapai seperti pengendalian inflasi, peningkatan status Kabupaten Layak Anak, serta mitigasi resiko.
“Ini akan menjadi catatan kami, di tahun 2023 rekomendasi-rekomendasi itu akan kita upayakan karena untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Kami akan upayakan juga inovasi-inovasi untuk meningkatkan PAD,” tambah Pj. Bupati.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Pj. Bupati Yunita Dyah Suminar, Ketua DPRD Taufik Nurhidayat dan Wakil Ketua DPRD Purwati.
