Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Tingginya biaya politik dalam proses demokrasi menjadi salah satu persoalan serius yang dapat membuka ruang bagi perilaku koruptif. Ketika kontestasi politik membutuhkan modal yang sangat besar, sebagian oknum aktor politik dapat tergoda untuk mencari sumber pembiayaan yang tidak sehat, termasuk melalui penyalahgunaan kewenangan setelah memperoleh kekuasaan.
Masalahnya bukan semata-mata pada besarnya biaya kampanye, tetapi pada politik transaksional yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana mengembalikan modal politik. Akibatnya, keputusan publik berisiko dipengaruhi kepentingan donor, kelompok tertentu, atau kepentingan pribadi, bukan semata-mata kepentingan rakyat. Korupsi kemudian dapat berkembang dari praktik suap, jual beli pengaruh, penyalahgunaan anggaran, hingga konflik kepentingan.
Karena itu, pembenahan demokrasi harus dilakukan secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik perlu diperkuat, pengawasan terhadap konflik kepentingan harus efektif, dan penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, partai politik harus membangun kaderisasi yang berintegritas sehingga kekuasaan tidak dipandang sebagai investasi pribadi.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal terbesar, melainkan oleh mereka yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen untuk mengabdi kepada rakyat. Menurunkan biaya politik yang tidak sehat sekaligus memperkuat budaya antikorupsi merupakan langkah penting untuk mengembalikan politik sebagai jalan pengabdian, bukan jalan memperkaya diri.
