LEBAK,Revolusinews.com – Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) yang terdiri dari unsur aktivis, mahasiswa Gerakan 9, LSM HARIMAU DPC Kabupaten Lebak, Ormas BPPKB PAC Wanasalam, GRIB JAYA Malingping, PBPM, TTKKBI DPW 2 Lebak Selatan menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Malingping, tepat di depan Kantor Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (02/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah kritik terkait pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), khususnya mengenai mutu, kualitas, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Dalam orasinya, AMPP menyoroti dugaan adanya ketidaksesuaian pada sejumlah pekerjaan jalan Bang Andra. Massa juga menyebut adanya dugaan praktik fee proyek, jual beli proyek, pinjam bendera hingga monopoli pekerjaan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap kualitas pembangunan.
Dari unsur mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan 9, massa menyatakan telah melakukan kajian terhadap program Bang Andra, termasuk merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mereka klaim berkaitan dengan ketidaksesuaian mutu, RAB, dan kualitas pekerjaan.
“Berdasarkan hasil temuan BPK RI pada program Bang Andra TA 2025, kami menilai terdapat ketidaksesuaian mutu, kualitas dan spesifikasi yang ditentukan. Kami meminta segmen beton yang tidak sesuai spesifikasi dibongkar dan dibangun kembali,” ujar salah seorang perwakilan massa dalam orasinya.
Sementara itu, perwakilan LSM Harimau, Asep Sudjana, menyoroti pekerjaan jalan Bang Andra di Desa Sukaraja yang menurutnya memiliki sejumlah kejanggalan.
“Program Bang Andra di Sukaraja bisa dilihat hasilnya. Banyak berem yang tidak ada sehingga membahayakan pengguna jalan. Ada juga bagian beton yang menurut kami seharusnya dibongkar, tetapi justru dihampari hotmix,” kata Asep.
Ia mempertanyakan kesesuaian pekerjaan tersebut dengan RAB dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Pertanyaannya, dalam RAB dan spesifikasi yang ditentukan itu beton atau hotmix? Apakah dibenarkan pekerjaan seperti itu? Kami meminta agar segera dilakukan pemeriksaan dan apabila tidak sesuai spesifikasi, dibongkar dan diperbaiki,” tegasnya.
Desakan serupa disampaikan unsur Ormas GRIB Jaya. Perwakilan massa yang akrab disapa Otoy Lahar mengatakan, AMPP berencana melanjutkan persoalan tersebut melalui audiensi dengan Pemerintah Provinsi Banten.
“Kita akan lanjutkan dengan audiensi bersama Sekda Banten atau Dinas PUPR Provinsi Banten untuk mempertanyakan program Bang Andra yang kami nilai buruk kualitasnya di Lebak Selatan,” ujarnya.
Menurut Otoy, dalam audiensi tersebut pihaknya meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek turut dihadirkan, mulai dari kontraktor, konsultan, supplier hingga pihak terkait lainnya.
“Kalau perlu dilakukan forum bersama agar jelas pertanggungjawabannya. Kami ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai,” katanya.
Sementara itu, pegiat sosial kemasyarakatan, Bucek, mengaku pihaknya memiliki sejumlah dokumentasi berupa foto dan video terkait kondisi pekerjaan Bang Andra di beberapa titik di Lebak Selatan.
“Kami memiliki beberapa sampel pekerjaan jalan Bang Andra yang menurut pemantauan kami diduga dikerjakan tidak sesuai ketentuan. Kami juga memiliki foto dan video pendukung,” ungkapnya.
Bucek bahkan menantang Dinas PUPR Provinsi Banten untuk melakukan pengujian mutu beton terhadap sejumlah titik yang menjadi sorotan masyarakat.
“Kami siap menunjukkan tiga titik sampel, baik pekerjaan TA 2025 maupun TA 2026 yang sedang berjalan. Kami meminta dilakukan uji mutu beton untuk memastikan apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, AMPP juga menyinggung dugaan adanya permainan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, mulai dari dugaan fee proyek, jual beli proyek, pinjam bendera hingga monopoli pekerjaan.
Menurut massa aksi, dugaan praktik tersebut perlu ditelusuri karena apabila benar terjadi dapat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran pembangunan.
AMPP meminta Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas PUPR, tidak hanya melakukan evaluasi secara administratif, tetapi juga turun langsung melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian mutu terhadap pekerjaan yang dipersoalkan.
Massa juga meminta setiap temuan yang terbukti tidak sesuai dengan kontrak, RAB maupun spesifikasi teknis ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Provinsi Banten maupun pihak pelaksana pekerjaan yang disebut dalam aksi tersebut belum memberikan tanggapan atas seluruh tudingan yang disampaikan massa AMPP.
Catatan: Seluruh dugaan dan tudingan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan massa aksi dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Reporter: Hedy Sofyan
