Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Negara modern dibangun di atas prinsip persamaan hak warga negara, supremasi hukum, dan meritokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Idealnya, setiap kebijakan publik lahir dari pertimbangan objektif demi kepentingan bersama, bukan karena kedekatan etnis, agama, kekerabatan, daerah asal, ataupun identitas primordial lainnya. Namun dalam praktiknya, berbagai negara masih menghadapi fenomena yang dapat disebut sebagai crypto primordialism, yakni praktik primordialisme yang bekerja secara tersembunyi di balik prosedur formal pemerintahan.
Berbeda dengan primordialisme terbuka yang secara terang-terangan mengutamakan kelompok tertentu, crypto primordialism tampil dalam bentuk yang jauh lebih halus. Ia menyamar sebagai pertimbangan profesional, efisiensi birokrasi, loyalitas organisasi, atau kebutuhan politik, padahal sesungguhnya dipengaruhi oleh kesamaan identitas, jaringan informal, maupun hubungan kekerabatan. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi kualitas tata kelola pemerintahan modern.
Hakikat Crypto Primordialism
Crypto primordialism merupakan bentuk diskriminasi terselubung yang tidak mudah dibuktikan secara hukum karena tidak pernah dinyatakan secara eksplisit. Dalam praktiknya, seorang pejabat mungkin mengangkat bawahan berdasarkan alasan kompetensi, sementara faktor utama yang memengaruhi keputusan sebenarnya adalah kesamaan daerah asal, suku, keluarga, almamater, organisasi, atau kedekatan sosial.
Fenomena ini berkembang melalui jaringan informal yang sering disebut sebagai inner circle. Kelompok tersebut menjadi saluran utama distribusi informasi, akses terhadap sumber daya, promosi jabatan, hingga pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, mekanisme formal tetap berjalan, tetapi substansi keadilannya mengalami erosi.
Dalam tata kelola pemerintahan, crypto primordialism dapat muncul dalam berbagai bentuk.
Pertama, proses rekrutmen aparatur negara yang secara administratif terbuka, tetapi secara informal hanya menguntungkan individu dari jaringan tertentu.
Kedua, promosi jabatan yang lebih mempertimbangkan loyalitas personal dibandingkan prestasi kerja dan kompetensi profesional.
Ketiga, distribusi proyek pembangunan yang cenderung mengutamakan wilayah atau kelompok yang memiliki kedekatan politik dengan pengambil keputusan.
Keempat, pembentukan tim ahli, komisaris, ataupun staf khusus yang lebih banyak diisi oleh individu dengan hubungan personal dibandingkan kapasitas akademik maupun pengalaman profesional.
Kelima, pengalokasian anggaran yang secara tidak proporsional lebih menguntungkan kelompok tertentu melalui mekanisme yang tampak sah secara administratif.
Semua praktik tersebut sulit dibedakan dari keputusan administratif biasa karena tidak pernah dinyatakan sebagai kebijakan diskriminatif.
Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan
Crypto primordialism menghasilkan berbagai konsekuensi serius terhadap kualitas pemerintahan.
Pertama, melemahnya meritokrasi. Individu yang memiliki kompetensi tinggi kehilangan kesempatan karena kalah oleh faktor kedekatan identitas atau jaringan informal.
Kedua, menurunnya profesionalisme birokrasi. Aparatur lebih terdorong membangun relasi personal daripada meningkatkan kualitas kerja.
Ketiga, meningkatnya korupsi dan konflik kepentingan. Jaringan primordial sering berkembang menjadi jaringan perlindungan yang saling menjaga sehingga pengawasan internal menjadi tidak efektif.
Keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat mulai memandang bahwa keberhasilan seseorang lebih ditentukan oleh “siapa yang dikenal” daripada “apa yang mampu dikerjakan”.
Kelima, memperkuat polarisasi sosial. Kelompok yang merasa tersisih dapat kehilangan rasa memiliki terhadap negara sehingga memperbesar potensi konflik horizontal.
Beberapa faktor mendorong berkembangnya crypto primordialism
Budaya patronase yang masih kuat membuat hubungan pribadi lebih menentukan dibandingkan aturan formal. Lemahnya sistem merit memperbesar ruang bagi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Transparansi yang rendah menyebabkan masyarakat sulit mengawasi proses rekrutmen maupun promosi jabatan. Selain itu, lemahnya lembaga pengawasan internal dan eksternal membuka peluang bagi berkembangnya praktik-praktik informal yang sulit terdeteksi.
Dalam sistem politik yang sangat kompetitif, elite juga cenderung membangun lingkaran loyalis sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Loyalitas sering dipandang lebih penting daripada kompetensi sehingga identitas kelompok menjadi modal politik yang bernilai tinggi.
Strategi Pencegahan
Mengurangi crypto primordialism memerlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh.
Pertama, memperkuat sistem merit dalam seluruh proses rekrutmen, promosi, dan evaluasi aparatur negara.
Kedua, meningkatkan transparansi terhadap seluruh proses pengambilan keputusan strategis sehingga publik dapat melakukan pengawasan.
Ketiga, memperkuat lembaga pengawas yang independen agar mampu mendeteksi konflik kepentingan secara dini.
Keempat, menerapkan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur sehingga promosi jabatan lebih objektif.
Kelima, membangun budaya etika publik yang menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam birokrasi.
Selain reformasi kelembagaan, pendidikan kewarganegaraan juga perlu menanamkan bahwa identitas primordial merupakan kekayaan sosial yang harus dihormati, tetapi tidak boleh menjadi dasar diskriminasi dalam penyelenggaraan negara.
Jadi, crypto primordialism merupakan ancaman yang bekerja secara diam-diam terhadap tata kelola pemerintahan modern. Ia tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit, tetapi perlahan mengikis meritokrasi, profesionalisme birokrasi, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, tantangan terbesar bukan hanya membangun aturan yang baik, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan publik benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kepentingan umum, bukan pada ikatan primordial yang tersembunyi. Pemerintahan yang efektif hanya dapat terwujud apabila seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan, sementara identitas sosial tetap dihormati sebagai bagian dari keberagaman bangsa, bukan sebagai alat untuk memperoleh privilese politik maupun birokrasi.
