SERANG,Revolusinews.com – Harapan mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Karya di Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, berujung pada dugaan pemborosan anggaran publik. Program ketahanan pangan budidaya 1.000 ekor ayam petelur yang menyedot Dana Desa sebesar Rp238.740.200 itu kini mangkrak total. Baru berjalan enam bulan, kandang ayam tersebut sudah kosong melompong dan terbengkalai tanpa perawatan, Selasa(17/11/2026).
Berdasarkan penelusuran di lapangan, mandeknya program bernilai ratusan juta rupiah ini menyisakan berbagai kejanggalan yang mengarah pada dugaan kelalaian fatal hingga indikasi penyalahgunaan wewenang.
“Alibi Pencurian Tanpa Bukti Otentik”
Ketua RW 01 sekaligus Ketua BUMDes Mutiara Karya, Ade, berdalih bahwa raibnya seribu ekor ayam tersebut disebabkan oleh aksi pencurian yang terjadi hingga tiga kali. Ia mengklaim telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Petir.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu tanda tanya besar. Saat dikonfirmasi mengenai kronologi pasti waktu kejadian, Ade tampak kebingungan dan gagal memberikan rincian yang jelas. Lebih janggal lagi, saat diminta menunjukkan surat tanda bukti laporan kepolisian sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi, ia berdalih dokumen tersebut terselip di arsip dan harus dicari terlebih dahulu.
Terkait tata kelola, Ade mengaku mengurus seluruh operasional kandang seorang diri dengan alasan tidak ada warga Desa Malanggah yang bersedia terlibat.
“Kesaksian Warga Patahkan Klaim Pengurus”
Keterangan Ketua BUMDes tersebut berbanding terbalik dengan kesaksian warga setempat. Seorang warga berinisial AS mengungkapkan bahwa sejak awal pembentukan pengurus hingga pelaksanaan program, pihak desa maupun BUMDes tidak pernah melakukan sosialisasi atau mengajak masyarakat untuk bekerja sama.
“Dari mulai musyawarah pembentukan tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kami hanya tahu ayam itu milik Pak RW dan Pak Kepala Desa,” ungkap AS.
AS juga menyayangkan lemahnya pengawasan dari pengelola. Menurutnya, pencurian terjadi karena kandang dibiarkan tanpa penjagaan. “Bagaimana tidak dicuri, yang mengurus saja di lokasi tidak ada. Sepengetahuan saya, terakhir ayam tersisa 200 ekor. Bukannya diperketat penjagaannya, ini malah dibiarkan saja sampai akhirnya habis dicuri lagi,” tegasnya.
Tabrak Aturan Rangkap Jabatan dan Buta Manajemen Risiko
Praktik pengelolaan anggaran yang amburadul ditambah posisi ganda Ade sebagai Ketua RW sekaligus Ketua BUMDes memicu kecaman keras dari Aktivis Serang Selatan, Sukra. Ia menilai Pemerintah Desa Malanggah telah lalai dalam fungsi pengawasan dan sengaja membiarkan pelanggaran regulasi terjadi.
Secara hukum, pengurus BUMDes dilarang keras merangkap jabatan dalam unsur pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa untuk mencegah konflik kepentingan dan pengelolaan dana secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan sejumlah regulasi:
_ PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes (Pasal 24 & Pasal 28): Menegaskan bahwa pelaksana operasional (Ketua/Direktur BUMDes) harus bekerja secara profesional, penuh waktu, dan tidak boleh merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu kinerja pengelolaan usaha desa.
_ Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD): Mengatur bahwa pengurus LKD (termasuk Ketua RT/RW) bertugas membantu kepala desa dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, bukan menjadi pengelola entitas bisnis desa yang berpotensi memonopoli anggaran.
Menurut Sukra, tragedi BUMDes Malanggah merupakan bukti nyata manajemen yang berjalan tanpa arah dan buta terhadap risiko. Pengelola dinilai mengabaikan empat pilar utama tata kelola usaha (identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan) serta melanggar empat basis risiko fatal:
- Risiko Operasional: Pembangunan infrastruktur yang jauh di bawah standar keamanan fisik dan pengabaian SOP pemeliharaan.
- Risiko Keuangan: Dana rakyat sebesar Rp238,7 juta menguap tanpa Return on Investment (ROI) dan tanpa perhitungan minimalisasi kerugian (loss minimalization).
- Risiko Pasar: Kegagalan mempertahankan populasi komoditas hingga sarana produksi hancur.
- Risiko Kepatuhan: Mengabaikan aturan tata kelola aset dan mitigasi risiko usaha desa.
Sukra menegaskan bahwa pengurus BUMDes telah melanggar amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (jo. UU Nomor 3 Tahun 2024) yang mewajibkan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Selain itu, tindakan pengurus juga menabrak PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 27 (kewajiban analisis risiko sebelum penyertaan modal) serta Pasal 31 yang menegaskan bahwa pelaksana operasional yang lalai hingga merugikan BUMDes wajib bertanggung jawab penuh dan dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Hal serupa juga diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap unit usaha memiliki analisis kelayakan yang matang.
“Pihak BUMDes jangan cuci tangan! Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Jelas ini kelalaian yang disengaja. Saya sangat heran, ketika ayam sudah habis tidak ada, kenapa baru dibuatkan gudang atau saung untuk penjaga? Ini konsepnya bagaimana? Seharusnya kandang dan saung jaga dibangun bersamaan sejak pembukaan lahan,” kritik Sukra pedas.
Menutup pernyataannya, Sukra memastikan tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat menguap begitu saja. “Saya akan secepatnya melayangkan surat resmi kepada instansi terkait (APIP) dan aparat penegak hukum agar segera turun tangan mengaudit sehingga kasus ini diusut tuntas,” pungkasnya.
Reporter: Wahyu Ceko






