JAKARTA, Revolusinewes.com – Dermaga permanen yang digagas oleh pemerintah di Kamal Muara dan telah dijanjikan pihak PUPR akan di realisasikan pada bulan delapan 2023 di pertanyakan dalam Proyek Taman Kolam Retensi yang di keluh warga nelayan lantaran terganggunya akses aktifitas yang jauh dari perahu.
Proyek Taman Kolam Retensi dan dermaga permanen tersebut dikelola oleh Pemerintah yang berlokasi di Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara, Rabu (08/5/2024).
Sudirman warga nelayan Kamal Muara mengeluhkan hal tersebut kepada media, terkait akses jalan jembatan bambu yang di bongkar oleh pihak proyek kemarin.
” Jalan aksesnya kami semakin jauh keperahu, karena kemarin, pada Selasa (7/5/2024) jembatan bambu yang satu di bongkar, padahal melalui jembatan tersebut merupakan akses terdekat kami menuju perahu. Jadi sekarang kalau ada apa apa ya jauh dan harus muter, saya juga tahunya kemarin jam satuan mungkin beberapa hari kedelapan, nanti dibikin lagi,” kata Sudirman.
Lanjut Sudirman, yang jadi kendala bagi kami kalau ada hujan di khawatirkan perahunya nanti tenggelam, yaa sekarang jadi jauh karena hanya ada satu jembatan, kemarin masih ada dua, sekarang kami harus muter jauh menuju ke perahu.
Selain sebagai nelayan, Sudirman dipercaya Emir Zarry sang pemilik tanah yang ada di lokasi tersebut untuk mengawasi tanah miliknya. Dikatakannya, ada tanah milik Emir Zarry yang ke ambil untuk proyek.
Tanah pak Emir yang saya jaga, ada yang keambil oleh pihak proyek, jadi saya kemarin datang melihatnya secara langsung,” ujar Sudirman.
Disisi lain, Sudirman dan masyarakat nelayan Kamal Muara juga mengharapkan adanya dermaga permanen yang dulu pernah dijanjikan oleh PUPR pada bulan delapan 2023 akan direalisasikan.
Nah ini dia niih, kemarin telah dijanjikan oleh pihak dari PUPR, katanya akan di bangun dermaga permanen di Kamal Muara pada bulan delapan, sampai sekarang masih belum terbangun tuh, justru yang ada hanya keluhan warga terkait adanya program proyek tersebut,” ucap Sudirman.
Seperti yang dikatakan Muhammad Darwis Sule ketua RT 004/04, baginya pekerjaan proyek ini sangat mengganggu.
” Ya jelas kami terganggu, aktifitas nelayan jadi jauh, kesini hampir 200 meter, memang sih pembangunan ini nanti dampak kedepannya menguntungkan tapi setidaknya beri akses pada kami untuk di permudah dalam beraktivitas,” jelas Darwis.
Proyek pembangunan ini memang sudah di sosialisasikan, tetapi yang ada di RT 001 wilayah pemukiman masih belum ada sosialisasi dan belum ada kesepakatan antara warga dengan pemerintah.
Darwis menerangkan terkait lahan kepemilikan yang memiliki fisik dan yang membayar pajak, dia berharap kepada pemerintah agar memberikan ganti rugi yang sesuai kepada para penggarap.
Diterangkan Darwis, lahan kepemilikan yang terdampak luasnya 1200 lebih bahkan hampir 2000 an, hanya kemarin dalam pertemuan terkait pemancangan sudah di sampaikan dalam rapat.
Dikatakan Darwis, begitu juga Emir pemilik lahan yang terdampak, dia mengizinkan kalau untuk program pemerintah dan dia tidak mau mengganggu program pemerintah tersebut, namun hak lahan kepemilikannya untuk diperhatikan dengan harga yang sesuai.
Ditempat dan waktu yang sama, Yulla tokoh masyarakat setempat dan mantan ketua RW 04 dia juga merupakan bagian dari pemilik lahan yang terdampak menjelaskan kepada media.
” Untuk proyek yang sedang berjalan memang bagi nelayan saat ini paling dirugikan, karena ada pemukiman, kemudian untuk sosialisasi tidak ada kepastian meski ada kesepakatan, mau tak mau kami disuruh mengikuti kemauan mereka. Jadi,, seolah olah pemaksaan,” jelas Yulla.
Dia berkeinginan di kegiatan ini,” walapun pembangunan ini sejujurnya kita tidak menolak, anggap saja kita mendukung lah, tapi kan harus ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dimulai agar tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan nelayan. Seharusnya dari awal sudah di rancang secara apik, baik pembangunannya maupun dampak sebab akibat untuk masyarakat nelayan yang terdampak,” terang Yulla.
Disebutkan Yulla, untuk lahan terdampak ada enam orang kepemilikan, dia inginkan ada ganti rugi seperti di Dadap, karena menurutnya kegiatan di Dadap sama halnya dengan kegiatan yang ada disini,” ucapnya.
Dan harapannya, pemerintah dapat duduk bersama agar keinginan masyarakat untuk diberikan kesepakatan yang sesuai. Yulla juga mempertanyakan janji pembangunan dermaga yang dijanjikan oleh pemerintah yang akan di realisasikan pada bulan Agustus 2023, hingga saat ini masih belum ada realisasinya,” pungkas Yulla.
