JAYAPURA, Revolusinews.com – Pada tahun 2023 ini, festival tidak melaksanakan ajang kompetisi film dokumenter bagi para sineas muda di Tanah Papua dan lebih terfokus pada penguatan kapasitas untuk anggotanya dan para sineas muda lokal. Pada pergelaran FFP ke VI, PV juga lebih fokus pada kegiatan menonton dan berdiskusi tentang film serta isu-isu kemanusiaan dan tanah adat sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya cerita dari Tanah Papua tentang bagaimana kita merespon tantangan-tantangan tersebut dengan rangkaian kegiatan FFP ke VI yang akan dilaksanakan pada 07 – 09 Agustus 2023 di Kota Jayapura.
Papuan Voices menilai bahwa di kampung-kampung banyak kisah menarik. Kisah masyarakat adat Papua menghadapi perkembangan jaman yang merupakan tantangan bagi manusia, alam, budaya, dan warisan leluhur. Selain itu, cerita dari kampung memuat banyak nilai dari kearifan lokal yang dapat menjadi bekal untuk menjawab tantangan perkembangan dunia saat ini.
Menjawab tantangan ini, Perkumpulan Papuan Voices (PV) tahun ini kembali menyelenggarakan Festival Film Papua (FFP) untuk merespon hal-hal tentang manusia dan alam di Tanah Papua, dari suara masyarakat asli Papua, terutama yang banyak terjadi dari pelosok kampung. FFP yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 menjadi salah satu wadah bagi anak muda Papua dan generasi sebelum dan setelahnya untuk merefleksikan identitas sebagai orang Papua. ‘Dari Kampung Kitong Cerita’ menjadi tema Festival Film ke VI (enam).
Berbagai kisah yang kami telisik langsung tentang masyarakat adat Papua juga dari beberapa wilayah dapat menjadi cermin bagi kita untuk mengamini temuan di atas. Sebuah gambaran di tahun 2022-2023, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel yang masih terus berjuang untuk mempertahankan hutannya dari kepungan pembangunan infrastruktur.
Mereka menyadari bahwa kehadiran para investor yang berinvestasi di tanah Papua cepat atau lambat akan merusak hutan dan alamnya serta semakin menyingkirkan keberadaan mereka. Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat di daerah Grime Nawa (Kabupaten Jayapura), Suku Moi (Kabupaten Sorong) dan di wilayah-wilayah yang pernah mendapatkan program transmigrasi. Pembangunan masih sebatas hanya di daerah transmigrasi saja dan pemukiman yang dihuni oleh masyarakat adat masih jauh dari sentuhan pembangunan.
Situasi seperti ini merupakan tantangan bagi masyarakat adat Papua yang berusaha mempertahankan identitas, rumah, dan tanahnya. Kisah Suku Auyu Boven Digoel yang digambarkan dalam film ‘Kesepakatan Rahasia Hancurkan Surga Papua bisa menjadi rujukan untuk melihat persoalan masyarakat adat di Tanah Papua di tengah gempuran pembangunan berskala besar.
Selain mempertahankan hutannya, Suku Auyu bekerja keras untuk merajut kembali jalinan solidaritas atau kekeluargaan yang rusak karena kehadiran perusahaan di wilayahnya.
Generasi muda Papua yang juga bagian dari masyarakat adat, dengan caranya mempertahankan warisan leluhur dan tradisi di tengah tantangan perkembangan jaman. Salah satu usaha yang selalu dilakukan adalah membangun kesadaran kolektif anak muda akan jati diri dan tanah, tempat tinggalnya.
Meningkatnya pembangunan dan infrastruktur di seluruh dunia pada saat ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat di Tanah Papua.
Kekayaan sumber daya alam menjadikan Papua sebagai ‘primadona’ dan selalu menjadi daya tarik bagi semua pemilik modal dan investor. Hal ini menyebabkan suburnya investasi di tanah Papua, namun juga banyak berdampak terhadap aspek kehidupan yang lain, terutama bagi masyarakat adat Papua, “ujar Harun Rumbarar, Ketua Umum Papuan Voices kepada wartawan RNews pada Rabu, (12/7/2023).
Harun menjelaskan bahwa sisi lain dari dampak pembangunan saat ini, sangat mempengaruhi cara hidup hingga melahirkan persoalan baru bagi manusia, di tanah Papua. Di sisi lain, situasi politik di tanah Papua, dengan lahirnya kebijakan pemekaran di 4 (empat) daerah otonomi baru (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya) saat ini juga menjadi sebuah tantangan baru. Bagaimana cara masyarakat adat di Tanah Papua untuk bertahan dalam menghadapi segala tantangan perkembangan jaman.
Masyarakat adat merupakan salah satu pihak yang tergolong rentan akan perubahan, perkembangan atau pembangunan infrastruktur. Dari temuan dilapangan dan riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengurai secara jelas ada empat persoalan utama di Tanah Papua yang menjadi faktor kerentanan terhadap masyarakat adat. Dua diantaranya adalah kegagalan pembangunan dan marjinalisasi terhadap orang Papua itu sendiri. Tak dapat dipungkiri bahwa ada pembangunan infrastruktur namun di sisi lain ada juga kegagalan terhadap pembangunan itu sendiri, salah satu penyebab dari dampaknya adalah adanya diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua.
Dalam daftar susunan kepengurusan Harun Rumbarar berkedudukan sebagai Ketua Umum di Papuan Voices dan Max Wayeni menjabat Sekretaris Umum Papuan Voices sedangkan Irene Fatagur jabat Ketua Panitia di Festival Film Papua.
