PEMALANG, Revolusinews.com – Polemik panas meledak usai tayangan Program Xpose Uncensored Trans7 pada 13 Oktober 2025 memicu kemarahan publik. Tayangan tersebut menampilkan segmen tentang Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, yang dinilai melecehkan martabat santri, kiai, dan tradisi pesantren. Reaksi keras pun bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk dari anggota DPRD Pemalang, Heru Kundimiarso.
Heru, yang akrab disapa Kundi, hadir bersama rekan-rekan fraksi DPRD dan bergabung dengan komunitas pesantren serta organisasi keagamaan seperti Gerakan Pemuda Ansor Pemalang. Kehadiran mereka bukan sekadar simbolik, melainkan sebagai bentuk solidaritas nyata terhadap ulama dan santri yang merasa disakiti oleh tayangan tersebut.
Dalam pernyataannya, Heru menegaskan pihaknya sepakat dengan para kiai dan ulama untuk mendesak Trans7 segera menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada masyarakat pesantren. “Kami menilai apa yang ditayangkan itu telah melukai perasaan umat dan merendahkan marwah pesantren,” ujarnya dengan nada tegas.
Tak hanya menuntut permintaan maaf, Heru juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar menghentikan sementara Program Xpose Uncensored. Menurutnya, program tersebut telah jelas melanggar etika penyiaran dan mencederai prinsip keberagaman yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.
Dalam orasinya, Kundi mengecam keras tindakan pelecehan terhadap kiai dan pesantren. “Kami hadir sebagai masyarakat muslim yang peduli terhadap sesama muslim. Kami berdiri bersama ulama dan para santri alumni Lirboyo untuk menyatakan sikap,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Heru menambahkan, kehadirannya kali ini bukan semata sebagai anggota dewan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat santri. “Kami datang bukan dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, tetapi sebagai santri yang tidak bisa tinggal diam. Ketika guru dan kiai kami dilecehkan, kami wajib bersuara,” ujarnya lantang.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ini sudah menyangkut marwah dan harga diri umat,” tambah Heru lagi dengan penuh emosi. Ia menilai kasus ini bukan sekadar persoalan media, melainkan bentuk penghinaan terhadap simbol keilmuan dan moral bangsa.
Aksi damai pun digelar di Mapolres Pemalang, di mana Heru dan massa melaporkan kasus tersebut secara resmi. “Kami meminta aparat penegak hukum segera memproses pihak Trans7. Negara ini adalah negara hukum, dan siapa pun yang melecehkan ulama harus mendapat ganjaran yang setimpal,” tandas Heru Kundimiarso menutup wawancara.
