JAKARTA BARAT, Revolusinews.com – Jajaran Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung berhasil mengungkap kasus peredaran Minyak Kita yang tidak sesuai takaran sekaligus menyita sebanyak 1.600 karton Minyakkita dengan total 19.200
Dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Rabu (19/3/2025), Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, bahwa pihaknya menggerebek sebuah pabrik industri Minyak Kita di wilayah Kavling DKI, Jalan Ulim Nomor 11, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa (12/3/2025) dan mengamankan dua tersangka, yakni RS dan IH yang merupakan Direktur Utama dan operator pabrik.
“Diduga dalam proses pengemasan ukuran 1 liter, PT Jaya Batavia Globalindo melakukan pengisian tidak sesuai dengan berat kemasan, melainkan hanya terisi 800 mL sampai 850 mL,” kata Twedi.
Menurutnya, pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga yang merasa dirugikan dengan penjualan Minyakkita yang tak sesuai takaran.
Saat penggeledahan dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Mulai dari mesin filling, mesin sealer, mesin untuk pengepakan, hingga tanki-tanki minyak dengan berbagai ukuran 1.000 liter dan 5.000 liter.
Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kartu timbang terkait pengiriman Minyakkita ke berbagai daerah di Jabodetabek.
Diketahui, surat tersebut dikirim oleh kedua tersangka kepada sejumlah sopir sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 8 Maret 2025. Rata-rata, tersangka RS dan IH melakukan pengiriman sebanyak 200 – 800 karton tiap satu kali jalan.
Kemudian, polisi temukan pouch plastik, kantong plastik ukuran 1 liter, sebanyak 140 kardus dengan isi 1 kardusnya 1.500 lembar. Jadi total pouch plastiknya sebanyak 210.000 lembar.
“Kardus Minyakkita yang belum terpakai sebanyak 10.000 lembar,” ungkapnya.
“Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 120 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian, keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C, terancam pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar,” tutupnya.
