Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar kabar bahwa ekonomi nasional tumbuh positif. Angka-angka makro seperti PDB, investasi asing, dan cadangan devisa menjadi sorotan utama dalam berbagai pemberitaan. Namun di balik euforia angka tersebut, ada pertanyaan yang perlu diajukan secara kritis, “pertumbuhan untuk siapa?”
Narasi pertumbuhan ekonomi sering kali menutupi kenyataan bahwa hasilnya tidak dirasakan merata. Ketimpangan antara kota dan desa, pusat dan daerah, bahkan antara kelompok kaya dan miskin, terus melebar. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan masih terkonsentrasi di sektor-sektor padat modal, bukan padat karya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter seringkali lebih berpihak pada stabilitas makro daripada keberlanjutan mikro. Misalnya, penyesuaian suku bunga demi menjaga inflasi terkadang menekan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Padahal, sektor inilah yang paling mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
Kritik utama terhadap paradigma ekonomi arus utama adalah kecenderungan mengukur keberhasilan dengan angka, bukan dengan kualitas hidup masyarakat. Dalam sistem ekonomi yang terlalu menekankan efisiensi pasar, nilai-nilai sosial dan keadilan ekonomi sering diabaikan. Kita lupa bahwa ekonomi seharusnya bukan sekadar soal pertumbuhan, tetapi juga soal pemerataan dan keberlanjutan.
Maka, sudah saatnya Indonesia beralih dari logika pertumbuhan semata menuju ekonomi yang berkeadilan sosial. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bersama-sama membangun model ekonomi yang menempatkan manusia di pusat pembangunan, bukan sekadar angka dalam laporan statistik.
