PEMALANG, Revolusinews.com– Kembali memanas dengan aksi protes yang dibalut pertunjukan seni budaya tradisional. Organisasi Lindu Aji Garis Lurus, dipimpin Andi Rustono yang juga menjabat Ketua Dewan Kesenian Pemalang, menggelar demonstrasi di depan gerbang Pendopo Pemalang, Rabu (3/9/2025). Mereka membawa pesan kritis melalui lantunan orasi dan tarian tradisional, menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Di tengah dentuman gamelan, atraksi jaran ebeg, sintren, hingga ronggeng menjadi panggung sindiran tajam untuk Bupati dan DPRD Pemalang. Mereka menegaskan bahwa seni bukan hanya tontonan, tetapi juga alat perjuangan rakyat untuk menyuarakan keadilan dan perubahan.
Ada enam tuntutan utama yang dilayangkan. Pertama, pemerintah harus serius membangun dan melestarikan kesenian tradisional. Kedua, DPRD diminta tidak bergaya hidup mewah di tengah rakyat yang kesusahan. Ketiga, mereka menilai gedung DPRD yang megah adalah simbol ketimpangan sosial. Keempat, Bupati diminta mencabut Peraturan Bupati tentang tunjangan perumahan DPRD. Kelima, pembangunan jalan pedesaan harus diprioritaskan. Dan keenam, seluruh pejabat daerah diminta bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
Andi Rustono menyoroti besarnya tunjangan DPRD Pemalang yang mencapai angka fantastis. Berdasarkan Perbup, Ketua DPRD mendapat tunjangan rumah Rp40 juta, Wakil Ketua Rp30 juta, dan anggota Rp20,45 juta per bulan. Ironisnya, Pemalang masih masuk daftar empat kabupaten termiskin di Jawa Tengah.
“Bagaimana rakyat bisa percaya kalau DPRD menikmati tunjangan selangit, sementara jalan desa rusak parah dan ekonomi warga terpuruk? Ini bukan sekadar angka, tapi wajah nyata ketimpangan sosial,” tegas Andi dalam orasinya.
Para demonstran juga mendesak Bupati Anom Widiyantoro untuk berani mencabut Perbup tersebut. Menurut mereka, anggaran besar untuk tunjangan DPRD seharusnya dialihkan ke pembangunan infrastruktur desa, peningkatan ekonomi rakyat, dan pelestarian seni budaya.
“Kalau Bupati berani mencabutnya, itu bukti keberpihakan pada rakyat. Jangan hanya sibuk pencitraan di kota, sementara desa dibiarkan terlupakan,” sindir Andi.
Isu kesenian tradisional juga menjadi sorotan tajam. Menurut mereka, perhatian pemerintah selama ini hanya sebatas simbol. Pendirian tugu jaran ebeg atau kuda lumping di titik-titik kota dianggap tidak cukup jika para pelaku seni masih hidup dalam kesulitan ekonomi.
Aksi Lindu Aji Garis Lurus ini menjadi pengingat bahwa kritik rakyat bisa hadir dalam bentuk yang kreatif dan bermartabat. Di tengah kemeriahan budaya, terselip peringatan keras bahwa pembangunan harus menyentuh akar masalah: kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penghargaan pada warisan budaya yang sesungguhnya.
