TANGERANG, Revolusinews.com – Sudah 6 bulan Komisi Informasi Provinsi Banten belum memproses pengaduan masyarakat terkait pelayanan informasi publik dikarenakan posisi Komisioner Banten masih kosong. Ironisnya, DPRD Provinsi Banten terkesan membiarkan Komisi Informasi Banten tidak berfungsi sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
Mengetahui hal tersebut, aktivis Kota Tangerang Selatan, Cecep Anang Hardian menyampaikan keprihatinannya dan kekecewaan terhadap Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang dinilai tidak mendukung adanya undang-undang keterbukaan informasi publik.
“Adanya Komisi Informasi Publik sangat penting agar undang – undang keterbukaan informasi publik terjaga dan bisa aplikasikan sebagaimana mestinya. Tapi kenapa DPRD Banten membiarkan Komisi Informasi Publik tidak berfungsi yang sudah berlangsung sangat lama sekali sekitar tujuh bulan dan ini baru terjadi di Provinsi Banten,” ujar Cecep saat bersilaturahmi dengan pengurus Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan (GMPP) pada Kamis (4/7/2024).
“Apakah memang DPRD Provinsi Banten sengaja membiarkan agar keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten tidak berjalan?,” sambung Cecep mempertanyakan
Dalam kesempatan tersebut, Cecep Anang Hardian mengajak pengurus Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan untuk bersama-sama menyikapi Komisi 1 DPRD Provinsi Banten agar segera mendorong berfungsinya kembali Komisi Informasi Publik di Provinsi Banten
“Saya mengajak dan berharap pengurus GMPP mau bersama aktifis lainnya menyikapi Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang dinilai membiarkan Komisi Informasi Banten tidak berfungsi. Sebab kalau ini tidak disikapi khawatir Komisi Banten akan bubar. Kalau sudah demikian adanya Undang-undang keterbukaan informasi publik di Banten tidak akan ada nilainya,” tandasnya.
Ayo kita bergerak dan kita agendakan untuk menyikapi hal ini,” ajak Cecep Anang Hardian mengakhiri.
