TANGERANG, Revolusinews.com – Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten yang sudah tujuh bulan tidak berfungsi, Ketua Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan (GMPP) M. Soleh dan Ketua MCI Kota Tangerang mendatangi Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaporkan kondisi KI Banten sekaligus memberikan masukan secara tertulis agar pihak Kemendagri mempercepat proses persidangan PTUN Serang, Provinsi Banten, tentang sengketa seleksi calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten.
Ketua Ketua GMPP, M. Soleh usai memberikan surat laporan ke Kemendagri yang diterima langsung oleh Staf Kemendagri, Anggi pada Kamis (11/7/2024 ), Ketua Ketua GMPP, M. Soleh mengatakan, bahwa dalam surat tersebut pihaknya melaporkan dan sekaligus menyampaikan beberapa masukan agar Kemendagri membantu proses persidangan PTUN Serang tentang sengketa seleksi calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten agar tidak berdampak pada terganggunya pelayanan Informasi Publik di Provinsi Banten.
“Kami dari GMPP yang juga mewakili masyarakat Banten selain prihatin dengan kondisi Komisi Informasi Provinsi Banten juga kasihan kepada masyarakat yang telah mengajukan permohonan sengketa informasi, yang terkena imbas dengan vakumnya Komisi Informasi Banten,” ujar M. Soleh
Ditempat yang sama, Ketua MCI Kota Tangerang, Asep Wawan Wibawan menambahkan, dalam surat tersebut disampaikan juga masukan kepada Kemendagri agar memberikan saran kepada Pj Gubernur Banten untuk memperpanjang masa tugas komisioner Komisi Informasi Banten periode 2019 – 2023.
“Apabila yang pertama tidak bisa di lakukan maka Pj Gubernur Banten diberikan saran agar memperpanjang masa tugas komisioner Komisi Informasi Banten, sehingga tidak vakum untuk menyelesaikan pelayanan publik , terutama pada penyelesaian sengketa informasi publik,” ucap Asep Wawan Wibawan.
“Sebagai bahan pertimbangannya , apabila komisioner baru belum terpilih, maka dilakukan perpanjangan masa tugas periode sebelumnya dan perpanjangan masa tugas tersebut, telah dilakukan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk Komisi Informasi Pusat ( KIP ) dan oleh para Gubernur untuk Komisi Informasi Provinsi di Indonesia,” tambah Asep Wawan Wibawan yang didampingi Sekretaris MCI, Agus Sumantri usai memberikan surat ke Kemendagri.
