SUKABUMI, Revolusinews.com – Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan good governance dan clean government sebagai salah satu amanah reformasi.
Namun, berbeda halnya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang mana menuai sorotan terkait dugaan ketidaktransparanan dan ketidakadilan dalam anggaran kerjasama media dan di dinilai cenderung tebang pilih.
Ketiadaan seleksi yang tegas dari dinas Pariwisata dalam menentukan media yang layak bekerjasama menyebabkan munculnya banyak persoalan, Hal ini dapat terjadi karena proses verifikasi, pemilihan mitra, atau penggunaan anggaran publikasi yang tidak terbuka.
Kemudian, media ini mencoba audiensi ke Dinas Pariwisata guna meminta tanggapan atas persoalan tersebut. Sekdis Pariwisata mengatakan, sebenarnya anggaran untuk media di cut semua, tetapi saat yang lainnya reversing tapi Alhamdulillah dinas Pariwisata masih di beri anggaran,” Ungkap Havid Fauzi As Syidiq Sekdis Pariwisata, Selasa (29/4/2025)
Lebih lanjut Sekdis mengatakan, Adapun anggaran kerjasama perusahaan media yang reguler sebesar Rp.100 juta untuk 80 Media, setiap media itu satu bulannya Rp. 150.000 selama 10 bulan,” beber Havid
Disisi lain, mengutip data nasional anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata tercatat sekitar 500 juta untuk beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam hal ini Sekdis menanggapi itu kerjasama khusus,” ungkapnya
Kaitan kemitraan media, sepertinya pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi tidak transparan. Sehingga ada sebagian wartawan harus gigit jari tanpa bisa bekerjasama karena hanya media dan orang-orang tertentu bisa bekerjasama.
Dari hasil pertemuan media ini dengan Sekdis Pariwisata dirasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan dirasa banyak kejanggalan.
Untuk lebih lanjut media ini akan melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Sukabumi guna mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata untuk membahas prosedur dan penggunaan anggaran kerjasama media tahun 2025 di Dispar
