CILACAP, Revolusinews.com – Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, memberikan arahan dalam Apel Bersama di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Cilacap, Jumat (30/1/2026).
Di tengah tekanan fiskal, DPUPR diminta tetap optimal dalam meningkatkan kinerja dan merespons keluhan masyarakat terkait jalan.Bupati Syamsul menekankan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penguatan infrastruktur. Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022, pembangunan jalan desa kini resmi ditarik ke DPUPR untuk meningkatkan capaian belanja infrastruktur daerah.
“Sebanyak 70% keluhan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur khususnya jalan. Meski ada tekanan fiskal, anggaran jalan sebesar Rp 130 miliar tetap kami pertahankan secara optimal, termasuk tambahan untuk infrastruktur jalan desa,” tegas Bupati.
Mas Syamsul juga mendorong DPUPR untuk membentuk tim respons cepat—seperti “Tim Sapu Jagad”—guna menangani aduan pemeliharaan jalan secara kilat. Saat ini, kemantapan jalan di Cilacap telah mencapai 82%, dan pemerintah terus berupaya melobi anggaran pusat dengan memaparkan terkait Inpres Jalan Daerah (IJD) dan penataan Kawasan Titik Nol Cilacap.
Kepala DPUPR Cilacap, Wahyu Ari Pramono, melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2026, DPUPR mengelola dana sebesar Rp 252.227.586.884. Anggaran ini didistribusikan ke enam bidang dan sekretariat untuk mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan.
“Di sub Bidang Bina Marga, terdapat sekitar 85 kegiatan, di mana 25 di antaranya sudah mulai berjalan,” ujar Wahyu.
Guna mendukung transparansi, DPUPR memperkenalkan inovasi SimKiat (Sistem Informasi Kinerja Aktual). Aplikasi ini telah dicoba untuk diintegrasikan dengan Command Center sehingga masyarakat luas dan Bupati sendiri dapat memantau langsung progres pembangunan dan kinerja DPUPR secara real-time.
Menutup arahannya, Mas Bupati mengingatkan 290 karyawan DPUPR untuk menjaga soliditas. Karena menurutnya, dengan struktur birokrasi dan anggaran yang besar, tanggung jawab yang dipikul pun semakin berat.
“Saya titip teman-teman PU harus kompak. Tahun 2026 harus lebih baik. Tidak ada lagi dinamika jabatan karena kemarin beberapa posisi sudah terisi, jadi kerja harus lebih optimal untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.
