Asda 1 Kabupaten Indramayu Menyikapi Pengangkatan Pj Kuwu yang Diduga Melanggar Kaidah Hukum

img 20240401 wa0004

INDRAMAYU, Revolusinews.com – Jajang, selaku Asisten Daerah 1 (Asda) Kabupaten Indramayu menyikapi adanya berita di media RNews terkait pengangkatan Pj Kuwu 30 Kecamatan yang diduga melanggar kaidah hukum.

Dirinya saat ditemui selepas rapat dikantor DPRD dan dikesempatan tersebut ia mengatakan bagi pihak pihak yang merasa ada kejanggalan, silahkan ke Pratun.

” Terkait dugaan adanya pengangkatan Pj Kuwu 30 Kecamatan di Indramayu, bagi pihak pihak yang merasa ada kejanggalan, silahkan ke Pratun biar lebih jelas.

Tetapi saya sebagai Asda menghindari ada kesalahan, asalkan jangan dari ASN, Guru dan Kesehatan,” ujarnya

Lebih lengkapnya bisa kita lihat melalui pokok pikiran pengangkatan Pj. Kuwu mengacu pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perda Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, Perda Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, Perbup Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kuwu.

Dalam teori hukum di kenal istilah “Fiksi Hukum” adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). 

Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali masyarakat yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.

Guna menyelaraskan fiksi hukum ini, maka setiap produk hukum yang bersifat pengaturan di akhiri dengan pasal penutup berupa kalimat “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang atau peraturan dengan penempatannya dalam (Lembaran negara, lembaran daerah atau berita negara atau berita daerah) serta dilakukan sosialisasi baik dalam bentuk penyebarluasan informasi terkait produk hukum, pembagian buku peraturan perundang-undangan terbaru, seminar, diskusi dll.

Terkait peraturan yang mengatur pengangkatan Pj. Kuwu yang baru baru ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu terhadap desa-desa yang masa jabatan kuwu nya telah berakhir sudah dilakukan sosialisasi dalam bentuk pembagian buku perda ke kecamatan kecamatan yaitu perda terbaru Perda Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu sebelum prosesi pengangkatan Pj. Kuwu, oleh karenanya terkait pengangkatan Pj. Kuwu semua pihak terkait sudah mengetahui dan memahaminya.

Mekanisme pengangkatan Pj. Kuwu tidak diatur secara rinci baik dalam Perda Pemerintahan Desa, Perda Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, UU Desa, maupun PP Desa, sehingga ada celah

kekosongan hukum sehingga oleh karenanya kekosongan hukum ini sudah diantisipasi dengan terbitnya Perbup Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kuwu.

Munculnya surat usulan camat dalam mekanisme pengangkatan Pj. Kuwu secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa (UU, PP, Perda) namun tidak diaturnya usulan camat dalam mekanisme pengangkatan Pj. Kuwu tidak ditafsirkan sebagai suatu larangan atau dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan, justru sebaliknya sebagai sikap kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karenanya, Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan berupa Perbup Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kuwu bahwa untuk pengangkatan Pj. Kuwu dilakukan atas dasar usulan dari Camat (vide Pasal 6) sebagai kepala satuan wilayah yang mengetahui dan memahami aspirasi masyarakat desa yang Kuwunya berakhir masa jabatannya, meskipun pada akhirnya Bupati yang menentukan karena kewenangannya hal ini sesuai dengan asas “kecermatan” dan “pelayanan yang baik” Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Pengangkatan Pj. Kuwu yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat, maka lazimnya dan hal ini tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata cara penyusunan produk hukum yang besifat penetapan dengan mencantumkan dasar surat usulan tersebut baik dalam konsideran “menimbang” maupun konsideran “memperhatikan” mengapa demikian? Karena hal ini berkaitan dengan alur / mekanisme yang harus dijelaskan dalam penerbitan produk hukum, oleh karenanya hal tersebut bukan merupakan suatu permasalahan yang ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan baik formal maupun material.

Pengangkatan Pj. Kuwu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” terang Jajang mengakhiri.