SERANG, Revolusinews.com – Pasca di lakukannya audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Bersatu Rakyat Indonesia (LSM-KOBRA Indonesia) bersama Bapenda Banten, terkait adanya dugaan mar-up sewa gerai di beberapa UPT Samsat di wilayah Banten, M Sidik ketua umum LSM KOBRA akan dorong masalah tersebut sampai ke KPK. Jumat (12/12/2025).
Pasalnya berlangsungnya audiensi, yang di terima oleh kepala bagian ( kabag) umum Bapenda Banten Sidik beserta jajarannya merasa tidak puas dengan tidak di tunjukkan nya bukti arsip pelaporan keuangan tahun 2024 dari tiap tiap UPT Samsat.
“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kami meminta audiensi dengan Bapenda Banten, dan diterima oleh kabag umum, dan di situ kami sangat kecewa dengan tidak di tunjukkan nya arsip laporan keuangan dari setiap UPT, karna saat investigasi lapangan menurut keterangan dari salah satu kepala UPT, bahwa sisa dari dugaan mar-up tersebut di Silpa kan,” ujar Sidik.
Sementara itu Ade, kepala bagian umum Bapenda Banten, di sela kegiatan dirinya menjawab akan mengevaluasi, dan menjelaskan bahwa di tahun 2026 , untuk sewa gerai di hilangkan, dan akan bekerja sama menggunakan pasilitas negara yang ada di tiap wilayah, dan untuk data arsip tahun 2024 yang LSM KOBRA Indonesia minta, dirinya minta beberapa waktu untuk menyiapkan data tersebut.
“Terkait masalah sewa gerai samsat kita evaluasi dan untuk tahun 2026 kami pastikan sudah tidak ada, dan untuk gerai kami akan menggunakan pasilitas milik pemerintah di setiap wilayah, dan untuk arsip meminta waktu untuk bisa menunjukkan ke rekan rekan Lembaga,” ucap Ade.
Menanggapi hal tersebut Sidik menyampaikan ke awak media Revolusinews.com, bahwa pihaknya akan membawa permasalahan tersebut ke KPK.
“Dalam waktu dekat jika pihak Bapenda Banten tidak bisa memberikan penjelasan sesuai dengan data, kami dari LSM KOBRA Indonesia akan melaporkan hal ini ke KPK,” pungkas Sidik.
Reporter: Wahyu
