SERANG,Revolusinews.com — Tradisi Bedolan Pamarayan di Kabupaten Serang, Banten, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada keselamatan warga terdampak longsor di Kampung Posing, Desa Panosogan, Kecamatan Cikeusal, yang khawatir terhadap potensi abrasi dan longsor di sekitar aliran sungai.
Acun Sunarya mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, serta panitia pelaksana agar tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan tradisi tahunan tersebut, tetapi juga memastikan adanya langkah nyata untuk melindungi permukiman warga yang berada di kawasan rawan.
Menurut Acun, Bedolan Pamarayan bukan sekadar kegiatan menangkap ikan. Kondisi sungai, kestabilan tebing, dan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum kegiatan dilaksanakan.
“Jangan sampai kegiatan Bedolan Pamarayan tetap berjalan, sementara persoalan abrasi dan longsor yang mengancam warga belum ditangani secara konkret. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikesampingkan demi terlaksananya sebuah acara,” tegas Acun, Rabu (14/10/2026).
Ia mengingatkan, potensi pengikisan tanah di sekitar aliran sungai perlu ditangani secara serius, terutama apabila terdapat permukiman yang berisiko terdampak. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini, bukan menunggu sampai kerusakan semakin parah atau rumah warga mengalami keruntuhan.
Acun pun meminta BBWS C3 Banten bersama Pemkab Serang dan instansi terkait segera melakukan kajian teknis terhadap kondisi sungai dan tebing, memetakan titik rawan abrasi serta longsor, dan menyusun langkah mitigasi yang terukur.
Selain itu, ia mendorong adanya perencanaan penanganan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk kajian kebutuhan pembangunan pengaman tebing apabila berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dinilai diperlukan.
“Yang dibutuhkan warga bukan sekadar imbauan atau janji. Harus ada kajian teknis, pemetaan wilayah rawan, dan rencana penanganan yang jelas. Jika memang ada ancaman terhadap permukiman, langkah perlindungannya harus segera disiapkan,” ujarnya.
Jangan Tunggu Rumah Warga Rusak
Acun menilai, persoalan keselamatan warga seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan mengenai pelaksanaan Bedolan Pamarayan. Karena itu, ia meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka langkah antisipasi yang telah disiapkan, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan risiko di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan perlu mempertimbangkan kondisi aktual sungai dan rekomendasi teknis dari instansi berwenang. Apabila ditemukan risiko yang membahayakan masyarakat, langkah pengamanan harus menjadi prioritas sebelum kegiatan dilanjutkan.
“Jangan menunggu rumah warga tergerus abrasi atau ambruk baru semua pihak bergerak mencari solusi. Pencegahan harus dilakukan sebelum dampak yang lebih besar terjadi,” tegasnya.
Menurut Acun, pelestarian tradisi dan perlindungan masyarakat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat dibahas secara bersamaan, tetapi penyelenggaraan kegiatan harus disertai perhatian serius terhadap kondisi lingkungan dan keselamatan warga.
Ia pun melontarkan pertanyaan kepada BBWS C3 Banten, Pemkab Serang, dan panitia pelaksana: siapa yang memastikan keselamatan warga apabila kegiatan tetap dilaksanakan, dan langkah konkret apa yang disiapkan untuk mengantisipasi ancaman abrasi maupun longsor?
“Pertanyaan saya sederhana: jika kegiatan dilaksanakan, siapa yang memastikan warga aman? Apa langkah konkret untuk mencegah abrasi dan melindungi rumah mereka? Hal ini harus dijawab secara terbuka, disertai rencana kerja yang jelas, bukan hanya memastikan acara menangkap ikan bisa terlaksana,” ujarnya.
Acun berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan kepada masyarakat dan menunjukkan komitmen melalui langkah yang dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan.
Baginya, keberlangsungan tradisi Bedolan Pamarayan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap keselamatan warga. Jangan sampai masyarakat yang tinggal di kawasan rawan justru menanggung risiko tanpa kepastian perlindungan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan tunggu rumah warga tergerus abrasi baru bertindak. Warga membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar janji dan kesepakatan,” pungkasnya.
Reporter: Wahyu Ceko
