Oleh : Dede Farhan Aulawi
RevolusiNews.com – Proyek kereta cepat Whoosh merupakan salah satu simbol ambisi Indonesia dalam memodernisasi transportasi publik dan mempercepat konektivitas antar wilayah. Namun, di balik prestasi teknologinya muncul perdebatan publik terkait beban keuangan negara, khususnya wacana untuk menutup kerugian operasional menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah tersebut dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip tata kelola keuangan yang sehat.
Pertama, Whoosh merupakan proyek berbasis business to business (B2B) antara konsorsium Indonesia China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Artinya, seluruh risiko finansial seharusnya ditanggung oleh badan usaha, bukan negara.
Jika pemerintah menanggung kerugian melalui APBN, maka hal itu mengaburkan batas antara proyek bisnis dan tanggung jawab publik. Padahal, sejak awal, skema pembiayaan tanpa jaminan APBN menjadi dasar persetujuan proyek ini agar tidak membebani keuangan negara.
Kedua, pembayaran kerugian Whoosh dengan APBN berpotensi melanggar asas keadilan anggaran. Dana APBN berasal dari pajak rakyat yang seharusnya difokuskan untuk kepentingan publik yang luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menutup kerugian proyek komersial dengan uang pajak berarti mengalihkan tanggung jawab bisnis kepada rakyat yang tidak menikmati langsung keberadaan dari proyek tersebut.
Ketiga, dari sisi tata kelola, pembiayaan kerugian oleh APBN dapat menciptakan preseden buruk bagi proyek-proyek infrastruktur lainnya. Jika satu proyek swasta yang merugi bisa “diselamatkan” oleh negara, maka hal itu akan mendorong moral hazard bagi perusahaan lain untuk tidak berhati-hati dalam perencanaan bisnis. Akibatnya, risiko finansial di masa depan akan semakin besar dan menekan kredibilitas fiskal pemerintah.
Keempat, ketergantungan pada APBN akan mengurangi efisiensi dan dorongan inovasi bisnis. PT KCIC seharusnya mampu mencari strategi efisiensi, peningkatan layanan, serta diversifikasi pendapatan, misalnya dari sektor properti, pariwisata, atau logistik. Solusi bisnis yang kreatif akan lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan subsidi negara.
Kesimpulannya, kerugian Whoosh tidak boleh dibayarkan oleh APBN karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab bisnis, keadilan fiskal, dan tata kelola yang sehat. Pemerintah perlu memastikan agar proyek-proyek strategis nasional tetap transparan dan akuntabel tanpa mengorbankan uang rakyat untuk menutup risiko komersial yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha.
