BIAK NUMFOR, RevolusiNews.com – Dalam rangka implementasi Sistem Informasi Pelaporan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (Sirka), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar koordinasi teknis peningkatan komitmen pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Sabtu (18/10/2025).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, SE., M.Si, mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional memperkuat sistem pelaporan ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan, serta mendorong peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah dengan capaian rendah seperti Kabupaten Waropen.
“Yang paling rendah adalah Waropen. Karena itu, kami melaksanakan kegiatan nasional di sana, satu kabupaten dari 17 provinsi yang menjadi prioritas,” ujar Charles Brabar saat ditemui di ruang kerja DP3AKB Biak.
Melalui kegiatan sero dose immunization pelatihan bagi kader untuk mendampingi imunisasi dan skrining calon pengantin, BKKBN berupaya memperkuat layanan dasar kesehatan keluarga.
“Imunisasi di Papua masih sangat rendah, termasuk pada calon pengantin. Karena itu, kami fokus pada peningkatan pendampingan di daerah-daerah dengan capaian terendah,” kata dia.
Selain itu, melalui sistem SIRKA, Kementerian Kesehatan dan BKKBN dapat memantau secara langsung ketersediaan alat kontrasepsi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik KIA.
“SIRKA ini penting agar ketersediaan alat kontrasepsi bisa termonitor dari pusat. Menteri ingin memastikan keluarga-keluarga yang ingin ikut program KB tidak terkendala alat di lapangan,” terang Brabar.
Dalam kesempatan tersebut, Charles juga menekankan bahwa program ini menjadi bagian dari strategi nasional penurunan stunting, mengingat Papua masih berada pada angka sekitar 24,5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 19,6 persen.
“Kabupaten Biak Numfor menjadi contoh daerah dengan penurunan signifikan, sekitar 16–18 persen pada 2024–2025. Kami ingin menjaga tren positif ini,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, BKKBN memperkuat program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan Makan Bergizi Nasional (MPG). Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (kelompok 3B) dengan distribusi makanan bergizi dua kali seminggu, Senin dan Kamis, melalui dapur SPPG (Satuan Penyedia Penyaluran Makanan Bergizi).
“Kami harap Biak menjadi model penurunan stunting dan penguatan gizi di Papua. Jalannya sudah bagus, distribusi bisa sampai ke Biak Utara. Ibu hamil, menyusui, dan balita harus mendapat makanan bergizi secara rutin,” tegasnya.
Program ini juga disebut sebagai bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Anak Papua harus kita prioritas sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan. Ini program besar dengan dukungan anggaran nasional yang sangat signifikan. Kita harus sukseskan bersama,” tutup Charles Brabar.
