SERANG,Revolusinews.com – Gelombang kontrol sosial terhadap dugaan penyimpangan anggaran negara di sektor pendidikan kian mengeras di Kabupaten Serang. Dewan Pimpinan Cabang Laskar Pendekar Banten Sejati (LAPBAS) Indonesia Kabupaten Serang secara konsisten memantau dan membongkar berbagai indikasi penyimpangan terstruktur dalam program revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang dinilai keluar dari rel hukum serta petunjuk teknis, Selasa (17/11/2026).
Sekretaris DPC LAPBAS Indonesia Kabupaten Serang, Repiana, menegaskan bahwa langkah investigatif yang digelorakan organisasinya merupakan wujud gerakan moral dan pengawalan penegakan hukum. Berdasarkan penelusuran lapangan secara mendalam, LAPBAS Indonesia menemukan fakta-fakta mencengangkan yang mengindikasikan dana bantuan pendidikan tersebut diduga dijadikan ajang pencarian keuntungan pribadi oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab.
Sorotan tajam LAPBAS Indonesia bermula dari investigasi pada dua sampel krusial, yakni SDN 1 Cirangkong di Kecamatan Petir dan SDN 1 Panunggulan di Kecamatan Tunjung Teja. Namun, Repiana menduga kuat bahwa pola penyimpangan serupa tidak hanya terjadi di dua sekolah tersebut, melainkan telah menggurita dan terjadi secara merata di seluruh sekolah penerima program revitalisasi di wilayah Kabupaten Serang.
Di lokasi-lokasi tersebut, pelaksanaan program swakelola diduga kuat telah dibajak oleh kepentingan oknum birokrat sekolah yang mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik. Salah satu temuan paling menonjol adalah ketidaksesuaian nilai pembelanjaan material dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan kementerian maupun pemerintah daerah. Alih-alih merealisasikan anggaran secara efisien demi mutu bangunan yang kokoh, realisasi belanja barang justru terindikasi mengalami penggelembungan harga tidak wajar yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Selain persoalan anggaran, tata kelola di lapangan juga dinilai cacat prosedur akibat rekayasa pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Berdasarkan temuan lapangan, struktur kepengurusan P2SP diduga kuat hanya dijadikan stempel administratif atau boneka belaka. Ketua dan pengurus P2SP tidak memiliki kewenangan substansial, sementara kendali anggaran, pencairan dana, hingga kebijakan teknis eksekusi proyek dikuasai secara sepihak oleh oknum kepala sekolah.
Rantai penyimpangan ini semakin menguat dengan adanya dugaan keterlibatan oknum konsultan perencana maupun pengawas yang bermain mata dengan pihak penyedia. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional, konsultan tersebut justru diduga bertindak sebagai pengarah yang mengondisikan pembelanjaan material baja ringan kepada satu pemasok tunggal. Praktik monopoli terselubung ini mencederai prinsip persaingan usaha sehat dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala masif.
Menghadapi dugaan penyimpangan birokrasi yang sistematis ini, DPC LAPBAS Indonesia Kabupaten Serang menegaskan sikapnya untuk tidak mundur selangkah pun. Seluruh temuan investigasi, data lapangan, serta analisis regulasi saat ini terus dikonsolidasikan untuk segera dibawa secara resmi ke meja aparat penegak hukum, mulai dari Inspektorat hingga Kejaksaan.
Lebih dari sekadar melayangkan laporan administratif, Repiana memastikan bahwa perlawanan akan terus dikawal melalui gerakan massa. Pihaknya bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke instansi terkait di Kabupaten Serang guna menuntut audit menyeluruh terhadap seluruh sekolah penerima bantuan revitalisasi, pencopotan oknum kepala sekolah yang menyalahgunakan wewenang, pemutusan kontrak konsultan bermasalah, serta mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dan menindak tegas seluruh aktor intelektual yang merugikan keuangan negara demi menegakkan keadilan di Bumi Banten.
Revorter: Wahyu Ceko






