CILACAP, Revolusinews.com – Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, termasuk menolak tegas praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi yang digelar di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap, Rabu (17/9/2025).
Menurut Syamsul, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas lembaga penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab setiap aparatur pemerintah. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta keteladanan pimpinan dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau saya tahu ada jual beli jabatan sebelum pelantikan, tidak akan saya lantik. Kalau tahu setelah dilantik, maka saya batalkan. Fokus kita adalah kinerja yang baik, prestasi, dan amanah. Rezeki tidak akan ke mana kalau kita bekerja dengan benar,” ujar Syamsul.
Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan korupsi bukan semata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat maupun Tuhan. “Tidak ada temuan BPK bukan ukuran. Yang penting adalah bertanya pada diri sendiri, apakah sudah benar-benar menjalankan manajemen keuangan dengan baik,” katanya.
Syamsul menegaskan, pencanangan desa antikorupsi maupun predikat zona integritas hanya bernilai bila didasari komitmen diri. “Pimpinan harus memberi contoh. Itu yang paling penting,” tuturnya.
Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap, Aris Munandar, dalam laporannya mengatakan, sosialisasi ini diikuti 100 peserta, meliputi kepala OPD, camat, direktur BUMD, serta perwakilan kepala desa antikorupsi.
Kegiatan ini sejalan dengan misi kelima Bupati Cilacap, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Prinsip kerja becus dan tatag harus benar-benar diimplementasikan, sehingga setiap penyelenggara pemerintahan mampu bekerja secara profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Anggota Tim Satgas 1 Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Pendidikan Antikorupsi KPK RI, Epi Handayani. Sebelumnya kegiatan serupa juga dilakukan menyasar kepala desa, BPD, pelajar, mahasiswa, hingga organisasi perempuan.
