PEMALANG, Revolusinews.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) menyelenggarakan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diikuti oleh perwakilan BPD dari seluruh desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pemalang, Petarukan dan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
Kegiatan tersebut dipandu langsung oleh Staf Junaidi Abdilah sebagai narasumber, dan dibantu beberapa tim ahli Dispermades, yang diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).
Kata Junaidi Abdilah Staf Dispermades, rapat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal pengawasan, perencanaan, dan penyusunan kebijakan desa, diharapkan melalui kegiatan ini, BPD dapat lebih maksimal menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya
Peserta rapat, Ratipan, S.pd Ketua BPD Karangasem mengusulkan insentif BPD perlu ditingkatkan, ini bertujuan untuk mendukung kinerja dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa, ujarnya.
“Hal yang sama peserta BPD desa lian juga mengusulkan, termasuk anggota BPD Desa Klareyan, BPD Desa Kalirandu, BPD Desa Karangasem, BPD Desa Widodaren dan BPD Desa Pesucen, meminta supaya honor insentif ditingkatkan.
Dasar usulan Peningkatan Honor, karena beban kerja yang meningkat, serta peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa keberadaanya sangat vital. Terutama perlunya dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan memastikan transparansi penggunaan dana desa.
Dari pantauan media, rapat peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digelar di pendopo kecamatan Petarukan, para peserta menyampaikan sejumlah usulan strategis.
Selain mengusulkan peningkatan kesejahteraan melalui penambahan honor anggota BPD, berbagai isu lainnya juga menjadi perhatian, di antaranya pengelolaan sampah itu perlunya solusi konkret terhadap permasalahan sampah di desa, dan penolakan Pilkades E-Voting.
Beberapa anggota BPD menyampaikan keberatan terhadap sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa ke depan, dengan alasan teknis dan kebutuhan akan sistem yang lebih transparan dan sesuai dengan kondisi desa. Selanjutnya tentang pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik menjadi salah satu fokus utama, mencakup akses jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
