INDRAMAYU, Revolusinews.com – Dugaan praktik negosiasi sanksi di wilayah Kabupaten Indramayu menguat setelah konfirmasi kepada pihak pengelola SPBU di wilayah Indramayu yang meminta identitasnya dirahasiakan, pada Rabu, 18 November 2026. SPBU tersebut sebelumnya disebut dikenai sanksi pembinaan berupa penghentian penyaluran Pertalite selama satu bulan. Namun, sanksi itu diduga berubah menjadi satu minggu setelah adanya pertemuan antara pemilik SPBU dan Sales Branch Manager (SBM).
“Sanksi awalnya satu bulan Pertalite tidak boleh dijual. Tetapi setelah pemilik datang ke SBM untuk negosiasi, akhirnya menjadi satu minggu. Katanya ada uang yang dikeluarkan, tetapi jumlahnya saya tidak tahu persis,” kata sumber tersebut.
Selain dugaan negosiasi sanksi, sumber yang sama juga mempertanyakan mekanisme pembayaran sanksi yang nilainya disebut mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Menurutnya, pembayaran sanksi tersebut diduga tidak dilakukan sekaligus, melainkan dicicil setiap bulan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun hingga hampir dua tahun.
Ia menyebutkan, tidak hanya satu SPBU wilayah Kabupaten Indramayu yang mengalami hal tersebut. SPBU lain di wilayah Kabupaten Indramayu disebut juga dikenai sanksi bernilai ratusan juta rupiah dengan pola pembayaran yang sama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum, transparansi, tujuan aliran dana, dan alasan pembayaran dicicil ke Pertamina, bukan melalui mekanisme keuangan negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Nusantara Demokrasi dan Pengawasan Desa (AMN DPD), H. D. Sumantri, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, persoalan ini tidak lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan tidak transparannya pengelolaan sanksi BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Indramayu.
“Kami sangat prihatin. Sanksi seharusnya tegas dan transparan. Apabila sanksi satu bulan dapat berubah menjadi satu minggu hanya karena negosiasi, dan denda ratusan juta dapat dicicil hampir dua tahun, hal ini patut dipertanyakan. Ada apa di balik itu semua?” tegas H. D. Sumantri.
H. D. Sumantri juga mempertanyakan aliran dana denda tersebut. Menurutnya, apabila dikategorikan sebagai kerugian negara, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara melalui Kementerian Keuangan, bukan ditransfer ke rekening Pertamina dan dibayar secara mencicil.
“Kami mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, khususnya Novan Reza Pahlevi, untuk membuka secara transparan mekanisme sanksi, dasar hukumnya, dan ke mana dana denda itu mengalir. Jangan hanya dialihkan ke Comrell,” ujarnya.
Ia meminta aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan audit serta investigasi menyeluruh terhadap SPBU-SPBU di wilayah Kabupaten Indramayu yang diduga memperoleh perlakuan khusus.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. BBM bersubsidi merupakan hak rakyat, bukan untuk dipermainkan. Apabila ada oknum yang bermain, harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup H. D. Sumantri.
Penyaluran energi, SPBU, serta pemasaran wilayah Ciayumajakuning dikoordinasikan oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), dengan suplai utama didukung dari Integrated Terminal Balongan di Indramayu.
Konfirmasi yang dilayangkan RevolusiNews kepada Sales Branch Manager Cirebon I Fuel Pertamina Patra Niaga Sales Area Cirebon, Novan Reza Pahlevi, pada Senin, 16 November 2026, Dalam surat konfirmasi tersebut, RevolusiNews mengajukan tujuh pertanyaan untuk kepentingan pemberitaan yang berimbang. Pertanyaan itu berkaitan dengan kuota BBM bersubsidi, mekanisme sanksi dan denda, serta transparansi pengelolaan sanksi SPBU wilayah Kabupaten Indramayu. Konfirmasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Namun, hingga kini belum dijawab secara tertulis. Pertamina hanya meminta wartawan menghubungi Comrell, tanpa memberikan kontak maupun penjelasan resmi atas dugaan penyimpangan sanksi SPBU wilayah Kabupaten Indramayu.
Hingga berita ini diterbitkan, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) belum memberikan keterangan tertulis secara resmi mengenai mekanisme sanksi, besaran denda, mekanisme pembayaran secara mencicil, maupun penyaluran dana sanksi terhadap SPBU wilayah Kabupaten Indramayu tersebut.






