SERANG,Revolusinews.com – Gerakan Mahasiswa Lawan Korupsi (GERMALA-K) Kabupaten Lebak melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten pada Kamis, 17 Juli 2025. Audiensi ini digelar untuk mempertanyakan dugaan praktik setor komisi sebesar 7–8 persen dalam pelaksanaan lelang proyek dan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-purchasing (e-katalog)
Ketua Bidang Advokasi GERMALA-K Revani, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan pihak BP2JK Banten pada 10 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, balai pelaksanaan pemilihan jasa kontruksi (BP2JK) menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tender menjadi kewenangan mereka, namun untuk pengadaan melalui e-katalog dilakukan langsung oleh BPJN Banten melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Dugaan praktik ‘setor komisi’ ini mencuat dari stetman dalam pemberitaan salah satu media online, mantan Ketua KADIN Banten secara terbuka menyebut adanya dugaan permintaan setoran komisi sebesar 7–8 persen dalam paket proyek pekerjaan di BPJN Banten,” ungkap Revani.
Menanggapi pertanyaan tersebut Zakaria selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN Banten menegaskan bahwa Kepala balai BPJN telah memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Ketua KADIN tersebut, menurutnya pernyataan tersebut tidak benar dan saat ini tidak perlu di tindaklanjuti kecuali ada arahan dari pimpinan kami
“Terkait issu yang beredar di media kami anggap itu hanya sebatas issu dan kalau ingin lebih jelas silakan anda langsung konfirmasi saja ke mantan Ketua KADIN Banten,” ujar Zakaria.
Zakaria juga menjelaskan bahwa seluruh paket pekerjaan di BPJN Banten telah dilaksanakan sesuai prosedur. Untuk metode pengadaan terdapat dua skema lelang tender dan E-purchasing. Proses lelang berada di bawah tanggung jawab BP2JK, sementara pengadaan melalui e-purchasing/ e-katalog menjadi kewenangan BPJN Banten.
“Kami hanya melaksanakan sesuai koridor yang telah ditetapkan pemerintah pusat, ke depan ya kemungkinan besar sistem pengadaan akan sepenuhnya menggunakan E-purchasing,” tambahnya.
Di akhir wawancara, Revani mengatakan tidak merasa puas dengan jawaban-jawaban dari pihak BPJN banten dan akan segera merencanakan aksi demonstrasi ke kantor kementerian Pekerjaan Umum direktorat jenderal Bina Marga di jakarta.
“Kami belum merasa puas dengan jawaban-jawaban mereka, untuk itu dalam waktu dekat GERMALA-K akan segera berkoordinasi mempersiapkan aksi domonstrasi ke Jakarta,” tegas Revani.(Red)
