Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Negara hadir bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan menjalankan pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan kehidupan yang layak dan manusiawi. Dalam kehidupan berbangsa, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, keterbatasan pendidikan, kekurangan gizi, hingga kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Di sisi lain, banyak anak terlantar tumbuh tanpa perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan besar yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dijalankan secara nyata dan berkelanjutan.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Kalimat tersebut bukan sekadar tulisan dalam konstitusi, melainkan amanat moral, hukum, dan sosial yang wajib diwujudkan dalam kehidupan nyata. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup tanpa perlindungan, apalagi ketika mereka berada dalam kondisi lemah dan tidak berdaya.
Fakir miskin sering kali berada dalam lingkaran kesulitan yang sulit diputus. Keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan yang baik, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Akibatnya, kemiskinan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam situasi seperti ini, negara memiliki kewajiban untuk hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan gratis, pemberdayaan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, anak terlantar merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, hingga kehilangan masa depan. Anak-anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan negara. Ketika anak-anak hidup di jalanan tanpa pendidikan dan perlindungan, maka sesungguhnya bangsa sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri. Karena itu, negara wajib memberikan perlindungan khusus melalui penyediaan tempat tinggal, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan jaminan hak-hak anak secara menyeluruh.
Kewajiban konstitusional ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Negara memang memiliki peran utama, namun masyarakat juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Nilai gotong royong, solidaritas, dan kemanusiaan harus terus dijaga agar tidak tumbuh sikap individualisme yang membuat penderitaan orang lain dianggap sebagai hal biasa.
Selain itu, perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar tidak cukup dilakukan dengan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah menciptakan sistem yang mampu memberdayakan mereka agar dapat hidup mandiri dan bermartabat. Pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pemerataan pembangunan menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, negara tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Pada akhirnya, kewajiban konstitusional dalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar adalah cerminan dari nilai keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia. Sebuah negara dikatakan maju bukan hanya karena pembangunan fisiknya, tetapi karena keberhasilannya melindungi rakyat yang paling lemah. Ketika fakir miskin mendapatkan kehidupan yang layak dan anak-anak terlantar memperoleh masa depan yang cerah, maka saat itulah negara benar-benar menjalankan amanat konstitusi dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
