Komisi II DPRK Biak Numfor Temukan Banyak Masalah Layanan Publik

oleh -643 Dilihat
oleh
img 20250903 wa0029

BIAK NUMFOR, Revolusinews.com – Komisi II DPRK Biak Numfor melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di wilayah kabupaten mulai dari kepulauan Aimando Padaido hingga Pulau Numfor yang kemudian ditemukan berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintahan.

Ketua Komisi II DPRK Biak Numfor, Nicolaas Otto Koo, SE, mengatakan, bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menindaklanjuti fungsi pengawasan dewan terkait bidang ekonomi, pembangunan, dan anggaran.

“Banyak hal yang kami temukan di lapangan. Misalnya kondisi sekolah yang rusak, penempatan guru yang belum merata, akses jalan dan penerangan jalan yang bermasalah, serta sejumlah jembatan yang rusak,” kata Nicolaas di Biak, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah diminta lebih fokus pada renovasi gedung sekolah yang ada ketimbang membangun unit baru. Penempatan tenaga pendidik juga perlu diperhatikan agar tersebar merata hingga pelosok.

“Di bidang kesehatan, Komisi II menyoroti fasilitas Puskesmas di Pulau Pasi, Aimando. Alat penunjang kesehatan banyak yang belum memadai, bahkan ada yang sudah kedaluwarsa. Para perawat juga menyampaikan keluhan soal karier mereka yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Nicolaas.

Di Pulau Numfor, Kepala Distrik mengeluhkan penempatan ASN yang dianggap tidak konsisten dengan kebutuhan daerah. “Mereka berharap ASN yang ditempatkan benar-benar memiliki integritas tinggi,” tutur Nicolaas.

Selain itu, kerusakan jembatan menjadi perhatian serius. Jembatan di Wodu, Distrik Andey, dilaporkan putus hingga kini belum diperbaiki. Di Pulau Numfor, jembatan penghubung antar desa juga rusak sehingga tak dapat digunakan.

Komisi II juga menemukan sejumlah kantor distrik di Biak Numfor yang tidak memiliki fasilitas memadai, seperti kursi dan meja. Bahkan, di Distrik Andey terdapat bangunan kantor distrik persiapan yang telah selesai dibangun namun tidak dimanfaatkan karena status distrik tersebut dibatalkan.

Sementara itu, potensi wisata di Anggopi, Distrik Oridek, disebut belum didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai.

“Temuan-temuan ini akan menjadi catatan penting DPRK Biak Numfor untuk didorong dalam rapat bersama pemerintah daerah. Kami berharap pemerintah lebih serius memperhatikan persoalan-persoalan nyata yang sudah kami lihat langsung di lapangan,” tutupnya.