BIAK, Revolusinews.com – Anggota DPR Provinsi Papua dari Komisi III dan V melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke SMK Negeri Kemaritiman di Desa Sopen Distrik Biak Barat pada Selasa, (4/6/2023).
Kunjungan kerja anggota DPR Provinsi Papua gabungan dari Komisi III, Benny Arisoy (Ketua), Yosia Busup (Anggota) dan Komisi V, Kamasan Jack Komboy (Ketua), Yohanes Ronsumbre dan Eli Wenda (Anggota) ke SMK Negeri Kemaritiman disambut baik oleh Kepala Sekolah, Muhammad Syahrir ST., MM Pd., dan para guru.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sekolah Muhammad Syahrir ST., MM Pd., menyampaikan keluh kesah dan harapannya agar SMK Negeri Kemaritiman dapat berjalan optimal sesuai standar.
” Sekolah kami terletak di kampung sehingga kami butuh asrama bagi siswa siswi kami yang saat ini memang sudah ada namun sudah butuh direhab, sehingga peserta didik kami yang datang dari jauh itu bisa mendapatkan pelayanan dengan baik.
Jumlah peserta didik kami ada 82 dengan tiga jurusan yaitu Nautika Kapal Penangkap Ikan, Nautika Kapal Niaga dan Teknik Komputer dan Jaringan, tahun depan kami berencana menambah satu jurusan tahun ajaran 2024 – 2025 yaitu Agro Bisnis Perikanan Air Payau dan Laut.
Kami juga disini masih kekurangan guru terutama guru produktif yaitu guru noutika niaga, kami hanya punya 2 orang, noutika penangkap ikan hanya 1 orang kemudian Teknik Komputer dan Jaringan itu kami masih mengharapkan guru guru honor. Jadi untuk kedepannya saya harapkan pemerintah melalui dinas pendidikan bisa memperhatikan bagian ini, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
Kami dari pihak sekolah ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak – bapak Anggota DPR Papua yang telah bersedia untuk mengunjungi kami dan mendengarkan semua keluahan kami, mudah – mudahan kedepan apa yang kami keluhkan ini mendapatkan solusi sehingga anak didik kami bisa mendapatkan haknya sesuai dengan standart yang kami harapkan,” ucap Kepala Sekolah SMK Negeri Kemaritiman, Muhammad Syahrir ST., MM Pd.,
Ketua Komisi III DPR Provinsi Papua, Benyamin Arisoy dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan kerja gabungan komisi ini dilakukan berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Gubernur Papua tahun anggaran 2023.
” Setelah dengan perbincangan, kami mendapatkan jawaban dari Kepala Sekolah tadi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menjadi kendala bagi SMK Khusus Kemaritiman ini, seperti yang berkaitan dengan hak hak guru, menyangkut sertifikasi yang sampai sekarang belum di selesaikan. SMK ini merupakan salah satu sekolah khusus yang menjadi urusan Kewenangan pemerintah Provinsi Papua.
Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas – tugas pelayanan, tanggung jawab, pembangunan dan sebagainya. Menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua. Oleh karena itu kami hadir disini berkaitan dengan LKPJ tahun anggaran 2023 untuk memastikan beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi papua.
Dari penjelasan Kepala sekolah ada alat simulasi yang telah di adakan tahun 2022, karena tidak adanya alat UPS maka terjadi listrik yang naik turun, voltase yang tidak stabil sehingga alat tersebut menjadi rusak. Padahal alat ini sangat penting bagi anak didik untuk melakukan pelatihan, uji coba dan sebagainya. Yang berikut berkaitan dengan pembangunan sarana ruang kelas, ruang asrama siswa dan rumah guru, Asrama yang telah dibangun pada tahun anggaran 2023 sudah selesai dengan baik namun belum dilengkapi dengan fasilitas didalamnya.
Sehingga hal ini bisa menjadi perhatian OPD terkait dgn pemerintah daerah, karena ini akan mubasir kalau tanpa fasilitas pendukung lainnya. Siswa tidak bisa tinggal kalau tidak ada tempat tidur, meja belajar dan lainnya. Oleh karenanya ketika ada perencanaan pembangunan alangkah baiknya semuanya menjadi satu paket dalam perencanaan. Sehingga begitu selesai langsung bisa di manfaatkan termasuk ada pengadaan perahu spit yang pemanfaatannya belum maksimal.
Pemerintah provinsi sekarang hanya mengurus 5 sekolah khusus, jadi kita berharap diperubahan anggaran atau tahun – tahun kedepan lebih fokus kepada sekolah – sekolah khusus yang menjadi wewenang, urusan dan tanggung jawab pemerintah provinsi papua untuk lebih memberi perhatian, sehingga lebih baik dan pengelolaannya lebih profesional sehingga dapat menghasilkan anak – anak didik yang lebih baik dan berkualitas, proses yang baik itu akan menghasilkan output yang baik dan berkualitas,” jelas Benyamin Arisoy, Ketua Komisi III DPR Provinsi Papua.
Ketua Komisi V, Kamasan Jack Komboy, menambahkan bahwa sekolah SMK Khusus Kemaritiman ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah, dimana sekolah ini berpotensi menghasilkan generasi muda untuk cepat mendapatkan pekerjaan pasca mereka selesai dari sekolah SMK Kemaritiman.
” Saya pikir kita harus melihat bahwa hal-hal yang menjadi faktor penunjang pada saat mereka selesai study itu mereka sudah punya tempat untuk bekerja, di sekolah maritim terkait dengan nautika kapal penangkap ikan, nautika kapal niaga jadi itu ruang-ruang/ peluang besar yang menurut saya mereka bisa berpeluang dapatkan pekerjaan.
Namun faktor pendukung yang utama semacam syarat, syarat Basic Safety Training (BST) itu bagaimana mereka bisa mendapatkan sehingga itu dapat menjadi tiket untuk mereka bisa bekerja di kapal – kapal, baik itu di kapal ikan, kapal niaga dan kapal-kapal penumpang, seperti kapal sabuk nusantara dan lain-lain.
Hal itu yang menjadi harapan dari kepala sekolah dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita bisa mengejar agar sekolah punya kualifikasi. Karena selama ini untuk mendapatkan Basic Safety Training (BST) mereka harus pergi ke Sorong guna mengikuti proses itu dan biayanya cukup besar untuk mendapatkan hal tersebut.
Saya kira memang kita harus ke pusat untuk menyampaikan, bahwa kalau bisa itu dilakukan di SMK Khusus Kemaritiman Sopen Biak Barat untuk dapat mengeluarkan BST juga, apa yang menjadi syarat itu, kita penuhi sehingga mereka bisa mendapatkan juga. Nah hal itu kita akan upayakan dalam waktu dekat ini, 1 atau 2 bulan kedepan, tentunya dengan memenuhi semua yang menjadi syarat-syaratnya,” ungkap Jack Komboy, Ketua Komisi V mengakhiri.
