Menko Perekonomian Sebut Perdagangan Ekonomi Digital Tahun 2021 Capai Rp 401 T

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, REVOLUSINEWS.COM – Perdagangan ekonomi digital pada 2021 mencapai Rp401 triliun seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi belanja secara daring, serta didukung sistem pembayaran digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022 yang juga merupakan Side Event G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali.

“Potensi ekonomi dan keuangan digital memiliki prospek cerah untuk dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru,” kata Airlangga dilansir Antara yang dikutip di Jakarta pada Senin (11/7/22).

Airlangga mengungkapkan potensi ekonomi digital pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp146 triliun dan di 2030 bisa naik delapan kali menjadi Rp4.531 triliun. Lanjutnya, nilai uang elektronik tercatat meningkat 32,25 pada 2021, begitu pula dengan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh 245 persen, dan nilai transaksi perbankan digital meningkat 20,82 persen secara tahunan. Selain itu, Indonesia saat ini juga sudah memiliki 2.391 startup atau perusahaan rintisan, dua decacorn, dan delapan unicorn.

Lebih lanjut, Indonesia menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40 persen dari digitalisasi di Asia Tenggara yang nilainya Rp300 triliun dan didukung oleh perbaikan iklim usaha yang kondusif.

“Digitalisasi ekonomi dan keuangan terus terakselerasi dengan perbaikan capaian inklusif keuangan, yang berdasarkan Survei Keuangan Ekonomi Inklusif yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya optimistis inklusi keuangan Indonesia bisa mencapai target sebesar 90 persen pada 2024, dengan penguatan sinergi, akselerasi, dan implementasi di tingkat nasional dan daerah.

“Dalam survei tersebut tercatat kepemilikan akun sebesar 65,4 persen dengan produk dan layanan keuangan 83,6 persen,” tutupnya.