Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Dalam era industrialisasi modern, pemanfaatan sumber radiasi dan bahan nuklir semakin meluas di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pertambangan, migas, hingga energi. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengawasan yang ketat untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari potensi bahaya paparan radioaktif. Di Indonesia, peran tersebut diemban oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis dalam menjamin pemanfaatan tenaga nuklir secara aman, selamat, dan bertanggung jawab.
Fungsi dan Mandat BAPETEN
BAPETEN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dengan mandat utama melakukan pengaturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan yang melibatkan sumber radiasi pengion. Lembaga ini bertindak independen untuk memastikan bahwa setiap penggunaan bahan radioaktif sesuai dengan standar keselamatan internasional, khususnya panduan dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Melalui regulasi dan sistem perizinan, BAPETEN memastikan bahwa hanya pihak yang kompeten dan memenuhi syarat keselamatan yang boleh mengoperasikan fasilitas atau alat yang memancarkan radiasi.
Tantangan dalam Pengawasan Industri
Meningkatnya penggunaan isotop radioaktif di sektor industri seperti non-destructive testing (NDT), pembangkit listrik, eksplorasi minyak dan gas, serta bidang kesehatan menyebabkan kompleksitas pengawasan semakin tinggi. Tantangan utama yang dihadapi BAPETEN meliputi :
– Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan, terutama untuk daerah terpencil yang memiliki fasilitas pengguna radiasi.
– Potensi kebocoran, pencurian, atau kehilangan sumber radioaktif, yang dapat mengakibatkan paparan berbahaya atau penyalahgunaan.
– Kurangnya kesadaran dan budaya keselamatan (safety culture) di kalangan pelaku industri, yang berpotensi meningkatkan risiko insiden.
– Perkembangan teknologi 5.0, seperti otomasi dan internet of things (IoT), yang membuka peluang baru sekaligus risiko baru terhadap keamanan nuklir.
Strategi Optimalisasi Peran BAPETEN
Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan fungsi BAPETEN, antara lain :
– Digitalisasi Sistem Pengawasan dan Pelaporan. Pengembangan sistem digital berbasis real-time monitoring dan online licensing dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengawasan. BAPETEN dapat memperluas implementasi B@LIS (BAPETEN Licensing and Inspection System) agar terintegrasi dengan sistem keamanan industri dan data dari instansi terkait.
– Peningkatan Kapasitas SDM dan Kolaborasi Antar Lembaga. Pelatihan berkelanjutan bagi inspektur radiasi dan kerja sama teknis dengan IAEA, BATAN/BRIN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan dapat memperkuat kemampuan nasional dalam mitigasi risiko paparan radioaktif.
– Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum. Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran izin dan kelalaian keselamatan harus dilaksanakan konsisten untuk menumbuhkan kepatuhan hukum. Selain itu, perlu pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi industri.
– Sosialisasi dan Edukasi Publik. Upaya peningkatan kesadaran tentang keselamatan radiasi perlu diperluas ke kalangan pekerja, masyarakat sekitar, hingga lembaga pendidikan agar tercipta budaya keselamatan yang berkelanjutan.
– Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan IoT. Integrasi sensor radiasi berbasis IoT dengan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dini adanya paparan atau kebocoran sumber radioaktif. Hal ini juga mempermudah pengawasan jarak jauh di wilayah industri terpencil.
Dampak Optimalisasi Pengawasan
Dengan penguatan fungsi BAPETEN secara optimal, industri nasional dapat berkembang tanpa mengorbankan keselamatan manusia dan lingkungan. Risiko kecelakaan atau kontaminasi dapat ditekan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi nuklir meningkat, serta posisi Indonesia dalam kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional semakin kuat.
Jadi, peran BAPETEN bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga penjaga keselamatan bangsa dari potensi ancaman radiasi. Di era Revolusi Industri 5.0, optimalisasi pengawasan berbasis inovasi digital dan sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mencegah potensi paparan radioaktif. Dengan demikian, pembangunan industri dapat berjalan selaras dengan prinsip “nuclear safety, security, and sustainability.”
