Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Richard Wolff merupakan ekonom politik Marxis kontemporer yang dikenal karena kritiknya terhadap kapitalisme dan demokrasi liberal. Dalam berbagai kuliah dan tulisannya, ia berpendapat bahwa pemilu liberal memang memberikan hak politik formal kepada rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi belum tentu memberikan kekuasaan nyata kepada rakyat dalam menentukan arah ekonomi maupun kebijakan publik. Dari sudut pandang tersebut, hak rakyat dalam pemilu liberal tidak cukup hanya diukur dari kebebasan memberikan suara, melainkan juga dari sejauh mana rakyat memiliki pengaruh terhadap struktur ekonomi dan distribusi kekuasaan.
Menurut Wolff, demokrasi liberal sering kali menciptakan paradoks. Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak yang sama di bilik suara. Di sisi lain, kehidupan ekonomi tetap dikuasai oleh kelompok yang memiliki modal besar. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara prinsip “satu orang satu suara” dalam politik dengan realitas “satu dolar satu suara” dalam ekonomi. Mereka yang memiliki kekayaan besar dapat memengaruhi proses politik melalui pendanaan kampanye, lobi kebijakan, media massa, hingga pembentukan opini publik. Dalam kondisi demikian, hak memilih masih ada, tetapi kemampuan rakyat untuk menentukan kebijakan menjadi terbatas.
Wolff juga mengkritik bahwa pemilu dalam sistem liberal sering kali hanya memberikan pilihan di antara elit politik yang berasal dari struktur ekonomi yang sama. Pergantian pemerintahan belum tentu menghasilkan perubahan mendasar terhadap distribusi kekayaan maupun hubungan antara pekerja dan pemilik modal. Dengan demikian, menurutnya, pemilu dapat berubah menjadi mekanisme pergantian administrasi tanpa mengubah struktur kekuasaan ekonomi yang mendasarinya.
Pandangan tersebut tidak berarti Wolff menolak pemilu. Ia justru menilai bahwa hak memilih merupakan pencapaian penting dalam sejarah demokrasi. Namun, ia berpendapat bahwa demokrasi seharusnya tidak berhenti pada proses elektoral. Demokrasi juga harus hadir di tempat kerja, di perusahaan, dan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena itu, Wolff banyak mengusulkan model perusahaan yang dikelola secara demokratis oleh para pekerja (worker self-directed enterprises), sehingga keputusan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pemilik modal atau pemegang saham.
Dalam perspektif ini, hak rakyat memiliki dua dimensi. Pertama adalah hak politik, yaitu memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil. Kedua adalah hak ekonomi, yaitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai produksi, investasi, dan distribusi hasil kerja. Menurut Wolff, demokrasi akan lebih substansial apabila kedua dimensi tersebut berjalan secara bersamaan.
Pandangan Wolff tentu tidak diterima secara universal. Para pendukung demokrasi liberal berargumen bahwa pemilu yang kompetitif, kebebasan pers, independensi lembaga peradilan, dan perlindungan hak-hak sipil telah menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk mengawasi pemerintah dan mengganti pemimpin secara damai. Mereka juga berpendapat bahwa kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan merupakan bagian penting dari masyarakat demokratis, sehingga persoalannya bukan pada sistem liberal itu sendiri, melainkan pada perlunya regulasi yang mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai hak rakyat dalam pemilu tidak hanya menyangkut prosedur pemungutan suara, tetapi juga menyentuh hubungan antara politik dan ekonomi. Richard Wolff mengingatkan bahwa demokrasi dapat kehilangan makna apabila ketimpangan ekonomi membuat sebagian kecil masyarakat memiliki pengaruh politik yang jauh lebih besar dibandingkan warga lainnya. Sebaliknya, para pembela demokrasi liberal menekankan bahwa pemilu yang bebas tetap merupakan fondasi utama untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan dan membuka ruang bagi perubahan melalui cara-cara damai.
Pada akhirnya, pemikiran Richard Wolff mengajak masyarakat untuk melihat demokrasi secara lebih luas. Hak rakyat bukan hanya hak untuk memilih setiap beberapa tahun sekali, tetapi juga hak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap kritiknya, gagasan Wolff memberikan kontribusi penting dalam diskusi mengenai bagaimana demokrasi dapat terus berkembang agar tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memperkuat keadilan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
