Pengangkatan Pj Kuwu di Kabupaten Indramayu Diduga Melanggar Kaidah Hukum dan tidak Sesuai Peraturan Pemerintah

img 20240306 wa0007

INDRAMAYU, Revolusinews.com – Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara Republik Indonesia (Gapura RI) menyoroti tajam pada pengangkatan Pj Kuwu atau Kepala Desa tersebar di 31 Kecamatan Kabupaten Indramayu. Rabu (06/3/2024).

Sebagaimana Surat keputusan Bupati Kabupaten Indramayu nomor. 141.1/kep.91-DPMD/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2024.

img 20240306 152337

Atas Surat pengantar para Camat tersebut dalam hal usulan Penjabat Kuwu diduga telah melanggar kaidah hukum dan tidak sesuai dengan marwah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 4 tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa Pasal 45 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 ayat (3)

Saat di wawancarai awak Media Revolusinews.com Rudi Lueonadi Ketua Gapura RI Kabupaten Indramayu mendesak agar para Camat yang telah menerima surat dari Gapura RI untuk segera menjawab.

” Kami minta kepada para Camat yang telah menerima surat dari Gapura RI untuk segera menjawab dan membalas dengan surat tanggapan agar tidak menjadi bola liar yang menimbulkan perspektip buruk dimata masyarakat,” tegas Rudi.

Disisi lain, Bupati Indramayu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta para pihak yang terkait untuk segera mengambil langkah kongkrit dan terukur yang patut untuk diselenggarakan dalam pemerintahan yang baik.

Hal itu sebagai wujud dan cerminan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai yang diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 3

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;

b. menciptakan kepastian hukum;

c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;

d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Di bagian ketujuh, Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 17

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui wewenang;

b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Masih banyak hal yang harus di garisbawahi dalam persoalan pengangkatan Pj Kuwu pada landasan hukum yang berlaku seperti Undang – Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 4 SE/XI2019.

Dikesempatan tersebut, Ketua Gapura RI menegaskan terhadap penyelenggara Negara pemerintahan agar lebih berhati hati dalam mengambil keputusan yang tidak sesuai pada regulasi hukum positip yang tidak mengedepankan serta menjunjung nilai asas norma Kaidah Hukum yang bersipat Perintah terhadap Peraturan Perundang – Undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Ketua Gapura RI akan bersikap lebih tegas terhadap para Camat di lingkungan pemerintahan Daerah kabupaten Indramayu terkait pengangkatan Penjabat Kuwu tahun 2024 juga bagi para Camat yang tidak merespon serta tidak menanggapi kiriman surat dari Gapura RI akan kami laporkan ke Jakarta sesuai asas dan landasan hukum positip untuk membangun sebuah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam marwah Konstitusi,” cetus ketua Gapura.

Berikut daftar Camat yang telah di layangkan surat  pengantar oleh Gapura RI untuk segera di respon dan ditanggapi : Camat Sliyeg nomor 141.1/12.-tapem tanggal 19 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, surat pengantar Camat Lelea nomor 800/013.-tapem tanggal 22 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu,surat pengantar Camat Cikedung nomor 147/34.-tapem tanggal 23 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, surat pengantar Camat Terisi nomor 147/018.-sekret tanggal 18 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, surat pengantar Camat Losarang nomor 800/28.-sekret tanggal 17 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu,Surat pengantar Camat Patrol nomor 147/20/Kec tanggal 17 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, Surat pengantar Camat Gantar nomor 147/031/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, Surat pengantar Camat Sukra nomor 147/32.-tapem tanggal 26 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, Surat pengantar Camat Anjatan nomor 147/028.-tapem tanggal 19 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, Surat pengantar Camat Bongas nomor 147/10.-tapem tanggal 17 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, Surat pengantar Camat Kandanghaur nomor 147/37/Sekret tanggal 22 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu,Surat pengantar Camat Gabus Wetan nomor 141/019.-tapem tanggal 17 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu, Surat pengantar Camat Kroya nomor 147/18.-tapem tanggal 17 Januari 2024 hal permohonan usulan Penjabat Kuwu.