LEBAK,RevolusiNews.com – Penutupan sementara operasional SPPG di Desa Bejod, Kecamatan Wanasalam oleh pihak BGN merupakan langkah yang dapat dipahami sebagai bagian dari evaluasi. Namun demikian, di kalangan dunia pendidikan serta masyarakat penerima manfaat, muncul harapan akan adanya kejelasan yang lebih komprehensif dalam penanganan kejadian tersebut.
Pemberian sanksi berupa penutupan, baik sementara maupun permanen, terhadap dapur SPPG akibat suatu kesalahan, sepatutnya juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan program, khususnya dalam kaitannya dengan grafik perkembangan gizi anak sekolah.
Ketika anak-anak tidak lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu tertentu, hal ini tentu berdampak pada proses pertumbuhan dan perkembangan gizi mereka.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat semangat dan tujuan besar pemerintah, khususnya Presiden, dalam merealisasikan program pemberian makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan dari pihak SPPG, diharapkan proses penanganannya tidak berlangsung terlalu lama. Idealnya, permasalahan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, misalnya dalam satu hari, kecuali jika kesalahan yang terjadi bersifat fatal atau dilakukan secara berulang.
Praktisi pendidikan di Lebak, Hida N. Hidayat, menilai pemberian MBG sebaiknya tidak dihentikan sepenuhnya.
“Sebagai alternatif solusi, pihak BGN dapat mengoordinasikan dapur SPPG lain yang terdekat untuk mengambil alih sementara operasional dapur yang terkena sanksi. Dengan demikian, distribusi makanan bergizi tetap berjalan dan penerima manfaat tidak mengalami jeda yang dapat berdampak pada penurunan kualitas gizi,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga memungkinkan proses pemantauan dan evaluasi perkembangan gizi anak tetap terukur dan efektif, tanpa harus kembali dari titik awal. Pada akhirnya, program pemberian makanan bergizi secara nasional dapat terus berjalan secara konsisten dan akuntabel.
Reporter: Hedi Sofyan
