SERANG, Revolusinews.com – Proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi penopang roda perekonomian warga justru menuai sorotan tajam. Rehabilitasi jalan desa rabat beton dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kampung Panyaweian, Desa Dahu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang diduga dikerjakan asal-asalan. Ironisnya, jalan yang baru saja rampung dikerjakan ini sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik hingga memunculkan retakan parah yang membelah badan jalan.
Proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 325.800.000 dari Pos Dana Alokasi Umum DAU-APBD Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang Bina Marga ini, pelaksanaannya menuai tanda tanya besar. Dikerjakan dengan metode E-Pengadaan Langsung oleh CV. Karya Putra Naradiak Jaya serta diawasi oleh konsultan CV. Jaya Wahana Raya, proyek ini disinyalir kuat menabrak standar teknis pengerjaan.
Hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh awak media bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) menemukan kejanggalan serius. Penggunaan batu pemadatan penghamparan perkerasan atau batu agregat diduga tidak mengacu pada justifikasi teknis, rencana teknis, maupun evaluasi survei awal.
Aktivis muda asal Serang Selatan sekaligus Ketua LSM Indonesia Supremasi Sipil, Sukra melontarkan kritik pedas atas buruknya kualitas proyek tersebut. Ia membenarkan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lokasi setelah menerima aduan dari masyarakat.
“Benar, berdasarkan aduan masyarakat, kami sudah cek langsung sejak proses pemadatan hingga jalan tersebut selesai dikerjakan. Di lapangan, kami mendapati penggunaan batu agregat yang bercampur tanah. Jika terkena air, material seperti ini akan mudah koyak dan hancur,” tegas Sukra saat diwawancarai awak media.
Menurut Sukra, praktik tersebut jelas melanggar Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2), khususnya pada Divisi 5 (Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen), terutama Seksi 5.3 tentang Perkerasan Beton Semen. Regulasi tersebut secara ketat mengatur standar gradasi agregat, batas keausan batu pecah dengan abrasi maksimal 40 persen, hingga nilai slump beton.
“Akibat pengabaian standar teknis ini, hasilnya bisa kita lihat bersama. Baru seumur jagung sudah terjadi retakan di beberapa titik, bahkan tembus membelah badan jalan. Ini sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
Tak berhenti sampai di situ, Sukra juga membeberkan kejanggalan pada dimensi fisik jalan dan TPT Dari hasil pengukuran tim investigasi, jalan sepanjang kurang lebih 200 meter dengan lebar 3 meter tersebut memiliki ketebalan yang tidak seragam.
“Ketebalannya bervariasi, bahkan kami temukan ada yang kurang dari 15 sentimeter. Sementara Pada pekerjaan TPT dengan lebar atas bervariasi sekitar 40 sentimeter, pelaksana justru memanfaatkan tanah lembek sebagai pengganti adukan semen pada pondasi dasar, dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Kualitas dan integritas pengerjaan proyek ini patut kita pertanyakan secara serius,” imbuh Sukra dengan nada geram.
Menyikapi temuan tersebut, LSM Indonesia Supremasi Sipil memastikan tidak akan tinggal diam. Pihaknya tengah menyusun kajian analisis berdasarkan data lapangan dan akan segera melayangkan surat resmi kepada DPUPR Kabupaten Serang.
“Kami akan segera bersurat ke DPUPR Kabupaten Serang dan melaporkan beberapa titik pekerjaan yang bermasalah. Dalam kegiatan proyek ini, patut diduga dari awal sudah ada mens rea atau niat jahat untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas bangunan,” cetus Sukra.
Ia juga mendesak dinas terkait untuk membuka hasil pengujian mutu material baik di lapangan maupun di laboratorium, serta menuntut sanksi tegas bagi pihak penyedia jasa yang terbukti bermain curang.
“Kami akan pastikan apakah material proyek ini benar-benar melalui uji mutu atau tidak. Kami juga mendesak agar kontraktor nakal segera di-blacklist. Uang rakyat yang digelontorkan untuk pembangunan harus kembali ke rakyat dalam bentuk infrastruktur yang kokoh dan bermanfaat jangka panjang, bukan proyek bancakan yang cepat rusak,” Ucap Sukra.
Di akhir keterangannya, Sukra turut menyentil kinerja konsultan pengawas, CV. Jaya Wahana Raya, yang dinilai gagal menjalankan fungsi kontrolnya di lapangan.
“Pihak konsultan seolah tutup mata dan membiarkan penyimpangan ini terjadi. Padahal, mereka dibayar negara untuk memegang peran penting dalam mengawal mutu dan kualitas proyek agar sesuai aturan,” tutup Sukra dengan nada pedas.
