LEBAK,Revolusinews.com — Proyek pembangunan revitalisasi di PAUD Nurul Husen yang berlokasi di Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, menuai sorotan tajam. Pasalnya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan langsung oleh penyedia jasa diduga diborongkan secara berantai.kamis (12/11/2026).
Berdasarkan informasi dan konfirmasi di lapangan, pekerjaan tenaga awalnya diborongkan kepada seorang berinisial TM. Kemudian, oleh TM, pekerjaan tersebut kembali dialihkan (diborongkan lagi) kepada MR dengan nilai borongan sebesar Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah).
Saat dikonfirmasi, pihak PAUD yang juga bertindak sebagai pelaksana berinisial MR membenarkan adanya praktik pemborongan tersebut. Namun, MR berdalih bahwa yang diborongkan hanya bagian tenaganya saja, sementara untuk pengadaan material atau barang tidak ikut diborongkan.
Aturan Terkait Larangan Borong Berantai
Dalih bahwa “hanya tenaga kerja yang diborongkan” dinilai tetap melanggar regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejumlah aturan yang secara tegas melarang praktik ini meliputi:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya:
- Mengatur bahwa penyedia jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama (seluruhnya atau sebagian tenaga inti) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Praktik subkontrak berlapis (sub-subcontracting) tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:
- Menegaskan kewajiban penyedia jasa untuk melaksanakan sendiri pekerjaan utama sesuai dengan kontrak yang disepakati. Subkontrak hanya diperbolehkan untuk sebagian pekerjaan spesifik (bukan pekerjaan utama/tenaga inti) dengan syarat harus kepada sub penyedia jasa yang kompeten dan wajib mendapat persetujuan tertulis dari pengguna jasa (PPK/Dinas).
Sanksi Tegas Pelanggaran Kontrak Berat
Praktik estafet pekerjaan dari TM ke MR tanpa izin tertulis dari PPK dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak berat. Berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, sanksi yang mengancam para pihak terkait meliputi: - Sanksi Administratif dan Pemutusan Kontrak:
- PPK berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak akibat wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan subkontrak.
- Penyedia jasa utama dapat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (Blacklist) oleh lembaga berwenang, sehingga dicabut haknya untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
- Sanksi Hukum dan Potensi Tindak Pidana Korupsi:
- Selain masalah mutu, praktik borong berantai senilai Rp67 juta ini berpotensi merugikan keuangan negara. Adanya pengambilan selisih keuntungan secara berlapis dikhawatirkan memangkas anggaran riil di lapangan, sehingga mengurangi kualitas bangunan untuk anak-anak PAUD.
- Jika dalam praktiknya terbukti ada rekayasa, pemalsuan dokumen, atau unsur kesengajaan yang merugikan keuangan negara, kasus ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman penjara dan denda bagi pihak-pihak yang terlibat (baik penyedia utama maupun pihak penerima borongan ilegal).
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari PPK maupun dinas terkait mengenai ada atau tidaknya persetujuan alih kerja tersebut.
Reporter (Tim)
