Rapat Besar Warga Loning, Isu Zona Merah Dipertanyakan

oleh -7 Dilihat
img 20260908 wa0007 11zon

PEMALANG, Revolusinews.com – Suasana politik menjelang Pilkades Serentak 2026 di Desa Loning, Kecamatan Petarukan, mulai menghangat. Tim pemenangan dan simpatisan bakal calon kepala desa non-incumbent menggelar tasyakuran sekaligus konsolidasi pada Sabtu malam, 5 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung malam mulai pukul 20,00 WIB di halaman rumah Mufidi, S.H., tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus rapat besar keluarga, tim pemenangan dan para relawan. Dukungan kegiatan disebut berasal dari swadaya dan biaya mandiri para pendukung.

Ratusan warga Loning tampak memadati lokasi. Bahkan, jumlah peserta disebut mendekati ribuan orang untuk menyatakan dukungan kepada bakal calon kepala desa yang mereka usung.

Namun, konsolidasi tersebut tidak hanya membahas strategi pemenangan. Dalam forum itu, mencuat pula persoalan isu “zona merah” Pilkades Loning yang disebut telah berkembang menjadi perbincangan publik.

Mufidi, S.H., dalam sambutannya menilai isu tersebut berpotensi membuat suasana politik desa yang sebelumnya kondusif menjadi memanas. Ia menyatakan pihaknya siap melakukan audiensi dengan Pihak Dinpermasdes dan Camat Petarukan, Muhibin, untuk meminta penjelasan terkait informasi tersebut.

“Malam ini dan nanti yang akan datang, Pilkades Serentak 2026, Desa Loning adalah Pilkades damai. Beda pilihan itu hal biasa, tetapi kerukunan warga yang satu ikatan harus tetap kita junjung,” ujar Mufidi dalam rapat.

Mufidi juga menyinggung adanya dugaan ketidaknetralan oknum perangkat desa serta dugaan intimidasi terhadap sejumlah ketua RT yang disebut tidak mendukung calon incumbent. Ia meminta persoalan tersebut diklarifikasi dan, apabila terbukti, ditindak sesuai ketentuan.

Selain itu, muncul pula tudingan mengenai ancaman tidak mendapatkan bantuan pemerintah, seperti PKH dan bantuan lainnya, bagi warga yang berbeda pilihan politik. Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rapat dan diharapkan dapat diklarifikasi melalui forum resmi agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.