CIAMIS, Revolusinews.com – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat demi membangun generasi yang sehat dan cerdas serta produktif. Dalam pelaksanaannya, pihak pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.
Menyoroti program tersebut, Pendiri Asosiasi Wartawan Ciamis (AWC) Kabupaten Ciamis, Ade Munandar yang akrab dipanggil Ade Sapujagat mengatakan, bahwa program MBG selain untuk meningkatkan kesehatan dan gizi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang melibatkan belanja besar dan rantai pasok luas. Mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelola dapur sampai didistribusikan ke masyarakat tanpa adanya keuntungan satu pihak seperti penunjukan langsung satu pemasok tanpa proses yang terbuka.
“Pihak pengelola MBG wajib bermitra adil sebagaimana diatur Undang-ndang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemitraan antara pengelola dapur SPPG dan pelaku usaha kecil setempat bersinergi berdasarkan perjanjian tertulis dan berimbang untuk menghindari rugi sebelah pihak,” kata Ade kepada Revolusi News Biro Ciamis pada Selasa (14/10/2025).
Ade menyarankan, langkah penting pelaksanaan MBG di Kabupaten Ciamis pastikan tidak terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat, monopoli atau persekongkolan tender. Tentunya jangan sampai ditemukan indikasi praktik seperti penetapan pemasok tetap oleh yayasan tanpa kontrak yang jelas, sehingga terjadinya ketimpangan dalam pelibatan pelaku usaha lokal seperti petani dan UMKM setempat.
“Sebagai program yang menggunakan anggaran negara, proses pengadaan MBG harus transparan, kompetitif dan tidak diskriminatif. Intinya, semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk ikut berpartisipasi demi mencegah potensi dominasi pasar oleh kelompok tertentu,” jelas Ade Munandar.
“Penetapan MBG menjadi pertumbuhan ekonomi menandai babak baru pembangunan ekonomi nasional sehingga berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto dan Rakyat Indonesia, bukan sesuai dengan keinginan pribadi pengelola MBG,” tutupnya.
