CILACAP, Revolusinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Cilacap menggelar kegiatan Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) Ketahanan Daerah Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tsunami Kab/Kota (Regional) wilayah Barat, bertempat di Ruang Fatboy 21 Hotel @Hom Premiere Cilacap, Kamis (20/7/2023).
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Erna Suharyati, SH, MH saat membuka acara tersebut mengatakan, berdasarkan data yang ada bahwa kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang rawan dan rentan terhadap bencana tsunami. Selain bencana tsunami Kabupaten Cilacap juga rawan berbagai jenis bencana, hampir semua bencana alam ada di Cilacap kecuali gunung Merapi.
Perlu diketahui, bahwa Cilacap merupakan daerah rawan tsunami, dimana dari 269 desa 15 kelurahan yang ada di Kabupaten Cilacap yang rentan terhadap tsunami ada 55 desa /kelurahan yang ada di 10 kecamatan.
Mengingat cukup luas wilayah yang rawan terdapak tsunami di Cilacap, pihaknya sangat apresiasi dan berterimkasih kepada BNPB atas diadakanya program FGD Kajian Risiko Bencana di Cilacap.
Untuk itu melalui kesempatan ini pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun revisi dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Cilacap. Dengan adanya FGD tersebut sebagai Upaya langkah awal masyrakat secara luas dalam mitigasi bencana, semoga akan ada hasil terbaik dan Cilacap terhindar dari tsunami,” tegas Erna.
Menurut Konsultan BNPB, Fauzi Hasan,S.T,M.Si, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui BPBD sangat perlu melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan melakukan kerja sama tim ahli atau tim penyusun kajian risiko bencana.
Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang timbul di hitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. “Potensi dampak negatif dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, dengan kata lain Kajian Risiko Bencana dilakukan untuk menilai bahaya, kerentanan dan kapasitas Kabupaten Cilacap dalam menghadapi potensi bencana yang ada,” terang Fauzi.
Fauzi Hasan menambahkan, dari hasil penilaian ketahanan daerah (Indeks Ketahanan Daerah/IKD) kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana.
Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan Kabupaten tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan pengisian kuesioner IKD yang di bahas bersama IKD Kabupaten Cilacap meningkat menjadi 0.90 di tahun 2023 yang sebelumnya di tahun 2022 dengan skor 0,84.
Semenntara itu, kegiatan Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) Ketahanan Daerah Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tsunami Kab/Kota (Regional) wilayah Barat, dilaksanakan secara berturut turut tiga sesion denga peserta yang berbeda.
Tahap satu kamis(20 /7) diikuti peserta dari unsur OPD dan BUMN. Sedang jumat (21/7) hingga sabtu (22/7) dari unsur Kelurahan dan desa sebanyak 83 peserta perwakilan dari desa dan Kelurahan yang berlangsung di aula BPBD Cilacap.
