SERANG,Revolusinews.com – Program ketahanan pangan dan BUMDes di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, kini menjadi pertanyaan besar warga. Ratusan juta rupiah telah digelontorkan dari Dana Desa selama 4 tahun berturut-turut, namun warga mengaku tidak merasakan kontribusi nyata. Yang terlihat justru kandang kosong dan hewan yang tidak jelas keberadaannya, Senin (05/10/2026).
Berdasarkan data penggunaan Dana Desa yang dihimpun, ada 6 pos anggaran jumbo untuk program yang sama dari tahun ke tahun.
Tahun 2022, untuk pengadaan Kambing dianggarkan Rp 173.850.400.
Tahun 2023, dilanjutkan dengan Peternakan Kerbau sebesar Rp 218.655.600.
Tahun 2024, muncul dua proyek sekaligus untuk bebek. Pembangunan Kandang Bebek I Rp 29.171.800, Pembangunan Kandang Bebek II Rp 29.171.800, dan Pengadaan Ternak Bebek Rp 36.800.000. Jika ditotal, di tahun 2024 saja ada Rp 95.143.600 yang dihabiskan hanya untuk bebek dan kandangnya.
Puncaknya tahun 2025, ada Penyertaan Modal Desa sebesar Rp 235.250.000 yang diduga kuat untuk menopang BUMDes yang menjalankan program ketahanan pangan tersebut.
Jika ditotal, selama 2022 sampai 2025, uang negara yang masuk ke Desa Sidamukti untuk urusan kambing, kerbau, bebek dan modal BUMDes mencapai Rp 722.899.600. Hampir tiga perempat miliar.
Angka yang fantastis untuk ukuran desa. Tapi apa hasilnya?
Warga Sidamukti yang ditemui di lapangan mempertanyakan hal yang sama.
“Kambing 2022 ke mana? Kerbau 2023 di mana kandangnya? Sekarang bebek lagi. Kami sebagai masyarakat tidak pernah melihat laporan pertanggungjawabannya, tidak pernah melihat hasil penjualannya, tidak pernah merasakan pembagian hasilnya. Kalau memang BUMDes untung, mana PADes-nya? Mana kontribusi untuk warga miskin? Tidak ada,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Warga menilai program ketahanan pangan di Sidamukti hanya menjadi formalitas penyerapan anggaran tanpa perencanaan keberlanjutan. Kambing dibeli, lalu hilang. Kerbau dibeli, lalu tidak ada. Bebek dibeli, kandangnya dibangun dua kali dengan anggaran yang sama persis, tapi bebeknya tidak terlihat.
“Ini yang kami sebut syarat KKN. Karena yang mengelola itu-itu saja, lingkaran keluarga dan orang dekat. Pengadaan hewannya tidak transparan, harganya tidak wajar, kandangnya dibangun asal-asalan. Ini program ketahanan pangan atau ketahanan keluarga? Karena yang tahan hanya keluarganya, bukan pangan warganya,” tambah warga lain.
Ketua LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Serang, Repiana, yang menerima laporan warga, menilai ada pola janggal dalam penganggaran di Desa Sidamukti.
“Ini pola klasik. Setiap tahun ganti hewan, tahun ini kambing, tahun depan kerbau, tahun depannya bebek. Tapi tidak pernah ada evaluasi keberhasilan tahun sebelumnya. Kalau kambing 173 juta tahun 2022 berhasil, mana keberlanjutannya? Kenapa 2023 ganti kerbau 218 juta? Kalau kerbau berhasil, kenapa 2024 ganti bebek? Ini menunjukkan program gagal total tapi terus dipaksakan dengan bungkus ketahanan pangan,”tegas Repiana.
Repiana juga menyoroti pembangunan Kandang Bebek I dan II yang nilainya sama persis, Rp 29.171.800, di tahun yang sama.
“Ini sangat aneh. Kandang I dan Kandang II nilainya kembar, Rp 29.171.800. Apakah speknya sama? Lokasinya di mana? Jangan-jangan kandangnya fiktif, atau satu kandang dianggarkan dua kali. Ditambah pengadaan bebeknya Rp 36,8 juta dan modal BUMDes 2025 Rp 235 juta. Total hampir Rp 723 juta. Uang sebanyak itu kalau dikelola benar, satu desa bisa punya peternakan besar. Tapi di Sidamukti, warga tidak melihat apa-apa,”ujarnya.
Abdi Gema Perak mendesak Inspektorat Kabupaten Serang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk turun audit.
“Kami minta audit investigatif. Cek fisik kambing 2022, kerbau 2023, bebek dan kandang 2024. Cek juga aliran penyertaan modal BUMDes Rp 235 juta tahun 2025. Masuk ke BUMDes yang mana, siapa pengurusnya, apakah ada hubungan keluarga dengan kepala desa? Karena dugaan KKN-nya sangat kuat. Program ketahanan pangan tidak boleh jadi bancakan,”pungkas Repiana.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, belum memberikan klarifikasi terkait kemana perginya hewan ternak senilai Rp 722,8 juta dan tidak adanya kontribusi nyata BUMDes bagi masyarakat.
Sementara itu Juhri kades Sidamukti saat di konfirmasi belum memberikan klarifikasi resmi terkait program Ketahanan pangan tersebut.
Reporter: Wahyu Ceko
