INDRAMAYU, Revolusinews.com – Sebagai bentuk pemenuhan Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Revolusi News memuat secara utuh tanggapan resmi dari Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Novan Reza Pahlevi, Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga Sales Area Cirebon atas pemberitaan yang telah terbit sebelumnya tentang dugaan negosiasi sanksi SPBU di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Pemberitaan pertama tersebut terbit setelah Revolusi News melayangkan konfirmasi pada Senin, 16 November 2026. Dalam berita itu, seorang pengelola SPBU di Indramayu yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, sebelum surat resmi sanksi satu bulan diterbitkan, pemilik SPBU lebih dulu menerima pesan melalui WhatsApp dikarenakan pemilik SPBU tersebut jumlahnya lebih dari satu SPBU di lokasi berbeda. Setelah negosiasi, sanksi yang semula satu bulan penghentian penyaluran Pertalite akhirnya hanya menjadi satu minggu.
Sumber tersebut menyatakan, “Sanksi awalnya satu bulan Pertalite tidak boleh dijual. Tetapi setelah pemilik datang ke SBM untuk negosiasi, akhirnya menjadi satu minggu. Katanya diduga ada uang yang dikeluarkan, tetapi jumlahnya saya tidak tahu persis karena bos langsung.”
Sumber tersebut juga mempertanyakan pembayaran sanksi senilai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah yang diduga dicicil setiap bulan selama lebih dari satu tahun hingga hampir dua tahun, serta mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut mengalir.
Atas pemberitaan pada Rabu, 18 November 2026, Novan Reza Pahlevi menggunakan hak jawabnya lengkap dari Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, dimuat tanpa diubah :
HAK JAWAB PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL JAWA BAGIAN BARAT
Melalui Novan Reza Pahlevi SBM Terkait konfirmasi Media RevolusiNews Biro Indramayu:
– Kuota BBM bersubsidi ditetapkan oleh BPH Migas. Pertamina membantu menyalurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
– Digitalisasi SPBU bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika ada SPBU melanggar, sanksi yang diberikan bersifat administratif sesuai perjanjian kerja sama, mulai dari teguran, penghentian sementara pasokan, hingga pemutusan hubungan usaha.
– Sanksi SPBU dan Mekanisme Pembayaran Besaran sanksi ditentukan berdasarkan volume penyaluran yang tidak sesuai ketentuan. Mitra SPBU yang terbukti melanggar wajib mengganti selisih harga subsidi kepada Pertamina sesuai perjanjian kerja sama.
– Data SPBU yang disanksi merupakan data internal pembinaan mitra dan tidak dapat dipublikasikan.
– Identitas pelapor ke Pertamina 135 juga tidak dapat dipublikasikan, sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Setiap laporan tetap diverifikasi melalui pengecekan Quantity & Quality di lapangan.
– Sisa kuota yang tidak terserap tetap dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
– Pertamina berkomitmen menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyikapi hak jawab tersebut, Ketua LSM AMN DPD Indramayu, H. D. Sumantri, menyampaikan tanggapan kepada RevolusiNews. Menurutnya, hak jawab yang disampaikan SBM belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan publik.
“Kalau memang sanksi sesuai aturan, buktikan! Kenapa sanksi yang awalnya satu bulan bisa menjadi satu minggu setelah ada negosiasi? Dan ke mana aliran dana denda yang dicicil selama hampir dua tahun itu mengalir? Jangan hanya bilang data internal,” tegas H. D. Sumantri.
Ia menegaskan, LSM AMN DPD mendesak Pertamina membuka secara transparan mekanisme sanksi, besaran denda, serta aliran dananya. Menurutnya, keterbukaan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penyaluran BBM bersubsidi di Indramayu.
Hak jawab ini dimuat RevolusiNews pada Rabu, 18 November 2026, sebagai wujud keberimbangan dan tanggung jawab pers dalam menyajikan informasi yang adil bagi semua pihak. RevolusiNews tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manapun yang merasa perlu menyampaikan klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab lanjutan, demi terangnya persoalan ini di mata publik.






