SERANG, Revolusinews.com — Pelaksanaan program Irigasi perpompaan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 di bawah Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian / BPLIP Kelas 1 Bandung) yang dikelola Kelompok Tani Setia Tani di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang (titik koordinat –6.240923°S / 106.372410°E, target luas lahan terairi 15 hektare) menuai sorotan tajam. Sabtu ( 21/11/2026).
Meski pejabat penyuluh setempat menyebut program telah selesai, kondisi di lapangan justru menunjukkan proyek tersebut diduga mangkrak dan belum berfungsi mengairi lahan pertanian.
Temuan di lapangan memperlihatkan sejumlah kejanggalan krusial yang mempertanyakan kesiapan fungsi serta kesesuaian pelaksanaan fisik di lokasi:
Pipa 6 inci sepanjang 160 meter disorot
Material pipa yang digunakan berukuran 6 inci dengan panjang per batang sekitar 4 meter sebanyak kurang lebih 40 batang, atau total panjang sekitar 160 meter. Kondisi ini memunculkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi maupun pengurangan volume apabila dibandingkan dengan kebutuhan teknis pengairan lahan seluas 15 hektare dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) program.
Standar dimensi pipa disorot
Berdasarkan cetakan pada badan pipa dan spesifikasi resmi produknya, pipa PVC AW 6″ yang terpasang mengacu pada standar dimensi JIS (Japanese Industrial Standards), bukan pipa tipe dimensi khusus SNI. Perbedaan standar acuan mutu dan dimensi ini menjadi catatan penting untuk dicocokkan dengan spesifikasi teknis serta RAB yang disetujui dalam program.
* Mesin pompa tidak ada di rumah pompa: Di bangunan rumah pompa tidak ditemukan unit mesin pompa yang seharusnya menjadi perangkat utama sistem irigasi perpompaan untuk mengalirkan air ke areal persawahan.
Listrik PLN belum terpasang
Ketiadaan sambungan listrik dari PLN membuat sistem perpompaan belum dapat dioperasikan, sehingga manfaat irigasi bagi lahan pertanian seluas 15 hektare belum terwujud.
Ragam Keterangan
UPKK dan Korluh Klaim Selesai, Ketua Poktan Tak di Tempat
Di tengah kondisi fisik yang belum berfungsi optimal, keterangan pihak-pihak terkait justru memperlebar jurang antara klaim administratif dan fakta lapangan:
UPKK sebut sesuai RAB dan sudah diverifikasi
Asep, selaku Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai RAB. Ia mengakui adanya kendala listrik PLN yang belum terpasang, namun mengklaim kegiatan telah diverifikasi oleh dinas dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sudah dibuat.
* Korluh BPP Kopo klaim sudah selesai semua: Secara terpisah, Ujang, selaku Koordinator Penyuluh (Korluh) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kopo, saat dimintai keterangan mengenai penyelesaian program irigasi perpompaan di wilayahnya, menyampaikan bahwa program tersebut sudah selesai semua. Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan temuan lapangan di Desa Babakan Jaya yang memperlihatkan belum terpasangnya mesin pompa, belum adanya sambungan listrik PLN, serta persoalan volume dan standar pipa.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Setia Tani, Suherman, belum dapat dimintai keterangan langsung setelah tim media mendatangi kediamannya karena yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah hingga berita ini ditayangkan.
Catatan Kritis: Klaim “Selesai” Diuji oleh Fakta di Lapangan
Pernyataan bahwa program sudah selesai semua maupun sudah diverifikasi menjadi sorotan serius ketika dihadapkan pada fakta bahwa mesin pompa tidak ada di rumah pompa, jaringan listrik PLN belum tersambung, serta spesifikasi dan volume pipa 6 inci sepanjang 160 meter masih dipertanyakan. Dalam program bantuan pemerintah berbasis kelompok tani, penyelesaian tidak cukup diukur dari dokumen atau klaim lisan semata, melainkan dari kesiapan sarana dan keberfungsian pengairan bagi petani.
Warga dan petani di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Kopo mendesak BPLIP Kelas 1 Bandung, dinas terkait di daerah, serta pihak pengawas/verifikator melakukan pengecekan fisik langsung ke lokasi—mulai dari audit kesesuaian RAB, standar dimensi (JIS/SNI) dan panjang aktual pipa 6 inci, keberadaan unit pompa, hingga kepastian pemasangan listrik PLN—agar anggaran APBN 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi lahan seluas 15 hektare.






