INDRAMAYU, RevolusiNews.com – LSM Aliansi Masyarakat Nusantara Demokrasi dan Pengawasan Desa (AMN DPD) Indramayu yang berkantor di jalan raya Segerana akan mengadukan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi ke Pertamina Clean. Pengaduan itu menyasar di wilayah Kabupaten Indramayu, salah satu wilayah kerja PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat.
“Kami tidak menuduh, kami mengadu. Kalau tidak ada penyimpangan, buktikan dengan dokumen. Kalau ada, tindak sesuai aturan,” ujar Ketua lembaga tersebut, H. D. Sumantri, jumat (20/11/2026).
Pertamina Clean adalah sistem pelaporan pelanggaran milik Pertamina yang dikelola Internal Audit bersama konsultan independen, dengan identitas pelapor dijamin rahasia. Pengadu menilai jalur ini tepat karena pengaduan ditangani secara independen, bukan oleh pihak yang dilaporkan. Pengaduan akan ditembuskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN, BPH Migas, dan Manajemen Pertamina Patra Niaga Regional JBB.
Pengadu meminta tiga hal diperiksa. Pertama, dugaan sanksi SPBU yang berubah dari penghentian penyaluran Pertalite 1 bulan menjadi 1 minggu. Kedua, dugaan aliran dana yang dicicil setiap bulan dalam jangka waktu lama terkait sanksi, yang diminta diperiksa apakah masuk ke kas Pertamina atau ada aliran lain. Ketiga, dugaan kuota BBM, dimana SPBU yang seharusnya mendapat 5 mobil tangki per bulan diduga mendapat hingga 13 mobil tangki. Pengadu meminta audit alokasi dan realisasi kuota per SPBU. “Kami minta transparansi. Sanksi, dana, dan kuota harus dibuktikan dengan dokumen,” tegas Sumantri.
Lembaga pengawas itu mendesak pemerintah bertindak dalam tujuh hari ke depan, membentuk koordinasi penanganan krisis BBM, redistribusi stok ke daerah terdampak, dan mengaudit pasokan hingga tingkat SPBU. Pemerintah juga diminta memprioritaskan pasokan untuk layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki komunikasi publik. Pihaknya juga mendesak oknum yang bermain kuota ditindak. “Kalau ada oknum yang bermain kuota, tindak. Jangan tebang pilih. Kuota itu jatah rakyat, bukan untuk diperjualbelikan,” tegas Sumantri.
Menanggapi pengaduan tersebut, SBM Pertamina Patra Niaga Sales Area Ciayumajakuning, Novan Reza Pahlevi, menyampaikan hak jawab kepada RevolusiNews.com. “Terima kasih atas kesempatan hak jawabnya. Kami menghormati pengawasan dari media dan masyarakat. Tidak ada perubahan sanksi penghentian penyaluran Pertalite dari 1 bulan menjadi 1 minggu. Sanksi pembinaan tetap berlaku selama 1 bulan dan berlaku sama untuk seluruh SPBU di Kabupaten Indramayu, sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Novan, Kamis malam (19/11/2026).
Terkait dugaan aliran dana, Novan menjelaskan pembayaran penggantian selisih subsidi ketika ditemukan adanya temuan dibayarkan ke rekening resmi Pertamina, bukan ke rekening pribadi. “Untuk pembayaran denda dengan nominal besar, diberikan keringanan berupa cicilan. Hal tersebut merupakan kebijakan Pertamina agar tidak mengganggu operasional SPBU, dan tetap tercatat secara resmi dalam sistem,” jelasnya.
Terkait kuota, Novan membenarkan adanya penambahan supply di Indramayu, namun tidak hanya untuk satu SPBU. “Untuk Kabupaten Indramayu saat ini sedang dilakukan penambahan supply berdasarkan kebutuhan masyarakat terkait ketersediaan BBM jenis Pertalite dan Biosolar. Penambahan supply tersebut tidak hanya diberikan ke 1 SPBU, tetapi ke beberapa SPBU yang berada di jalur kritikal. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan verifikasi kebutuhan dan ketersediaan di lapangan, sesuai alokasi yang berlaku,” ujarnya.
Novan menegaskan setiap dugaan penyimpangan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi internal dan koordinasi dengan fungsi terkait, termasuk apabila ada laporan resmi yang masuk melalui Pertamina Call Center 135, Pertamina Clean, maupun BPH Migas. “Kami berkomitmen penuh terhadap penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Pengadu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semua pihak yang disebut belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada pemeriksaan resmi dan putusan hukum berkekuatan tetap. RevolusiNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi semua pihak. “Kelangkaan BBM yang berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” tutup H. D. Sumantri.






