BANTEN,Revolusinews.com – Aroma ketidak jujuran yang selama ini menyelimuti polemik ijazah mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya menemui babak baru yang menusuk jantung otoritas Pemilu. Melalui perjuangan panjang di Komisi Informasi Pusat (KIP), pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi akhirnya berhasil memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Februari 2026.
Fakta yang selama Ini “Dikubur”
kemenangan bonatua dalam sengketa informasi ini mengungkap tabir gelap atas sembilan item informasi yang sebelumnya sengaja ditutupi oleh KPU. Tindakan menyembunyikan data publik ini dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya sistematis untuk membungkam skeptisisme masyarakat. Bonatua kini telah membawa salinan tersebut sebagai bukti dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli untuk pihak Roy Suryo dkk di Polda Metro Jaya.
Kritik menusuk dari LSM dan Aktivis
Repiana, pengurus LSM Abdi Gema Perak, menyampaikan kegeramannya terhadap lambatnya transparansi institusi negara. “Kenapa harus melalui sidang sengketa yang melelahkan hanya untuk melihat dokumen yang seharusnya menjadi domain publik bagi seorang pemimpin bangsa? Ini bukan sekadar masalah ijazah, tapi masalah integritas institusi yang terlihat seperti tameng pelindung penguasa ketimbang pelayan kebenaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sukra, aktivis penggiat sosial yang dikenal kritis, menilai terbukanya salinan ini adalah tamparan keras bagi narasi-narasi pembungkaman selama ini. “Selama ini publik ‘disuapi’ janji keaslian tanpa bukti fisik yang transparan. Sekarang dokumen itu ada, dan publik berhak menguliti setiap detailnya. Jangan salahkan rakyat jika mereka curiga, karena kecurigaan itu dipelihara oleh ketertutupan pemerintah sendiri,” ujar Sukra dengan nada tajam.
Point Kritis yang Menjadi Sorotan:
Mengapa lembaga negara harus dipaksa hukum terlebih dahulu baru mau terbuka? KPU RI akhirnya menyerahkan salinan tersebut setelah enam kali persidangan yang melelahkan.
Uji otentikasi belum selesai meski salinan sudah di tangan, Bonatua menegaskan bahwa dokumen ini tetap belum teruji secara klarifikasi dan otentikasi laboratorium forensik yang independen.
Publik tidak bisa lagi dibohongi dengan dokumen ini, “bola panas” kebenaran kini berada di tangan pengamat dan ahli hukum independen untuk membuktikan apakah ada manipulasi data atau tidak.
Jangan lagi bohongi publik!
Kehadiran salinan ijazah tanpa sensor ini adalah kemenangan bagi akal sehat. Rakyat kini tidak lagi disuapi narasi “katanya”, melainkan bisa menilai sendiri bukti fisik yang ada. Jika selama ini pemerintah mengklaim transparan, mengapa harus menunggu putusan sidang KIP hanya untuk membuka dokumen kelulusan?
Polemik ini bukan lagi sekadar isu “recehan”, melainkan ujian akhir bagi kejujuran sejarah kepemimpinan di Indonesia. Rakyat tidak butuh permohonan maaf atau mediasi rakyat butuh verifikasi ilmiah yang tidak bisa dibantah oleh retorika politik mana pun. Kasus ini Sekaligus menjadi pengingat tajam di era informasi, tembok birokrasi setebal apa pun akan runtuh jika berhadapan dengan tuntutan kebenaran yang konsisten. Publik kini menunggu, apakah dokumen yang akhirnya dibuka ini akan meredam polemik atau justru menjadi pintu masuk bagi pengungkapan skandal yang lebih besar.
Reporter: Wahyu Ceko
