TANGERANG, Revolusinews.com – Masyarakat Kota Tangerang bersama Forum Media Center Indonesia (MCI) menyampaikan aspirasi penolakan tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh masyarakat Kota Tangerang, mereka menuntut penghentian tunjangan anggota DPRD yang dinilai tidak transparan dan terlalu besar mencapai Rp 70.000.000,- per bulan.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Tangerang dinilai tidak transparan dan tidak adil. Besaran tunjangan yang ditetapkan tidak sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan dan rumah yang berlaku di Kota Tangerang Banten
Tuntutan Masyarakat :
1. Penghentian tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Transparansi dalam penggunaan anggaran daerah dan pengungkapan secara jelas tentang besaran tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang.
3. Kajian ulang terhadap Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Tangerang.
Berikut rincian tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang :
– Tunjangan Perumahan:
– Ketua DPRD: Rp49 juta per bulan
– Wakil Ketua DPRD: Rp45 juta per bulan
– Anggota DPRD: Rp42,5 juta per bulan
– Tunjangan Transportasi:
– Ketua DPRD: Rp29 juta per bulan
– Wakil Ketua DPRD: Rp28,75 juta per bulan
– Anggota DPRD: Rp28,5 juta per bulan
– Total Tunjangan:
– Ketua DPRD: Rp78 juta per bulan (perumahan dan transportasi) x 12 = Rp936.000.000 per tahun
– Wakil Ketua DPRD: Rp73,75 juta per bulan x 12 = Rp876.900.000 per tahun
– Anggota DPRD: Rp71 juta per bulan x 12 = Rp852.000.000 per tahun
Jika dihitung total pendapatan seorang anggota DPRD Kota Tangerang bisa mencapai Rp72.241.850 per bulan, termasuk tunjangan reses sebesar Rp14,7 juta setiap kali melaksanakan reses.
Masyarakat Kota Tangerang berharap aspirasi mereka dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tangerang, dan pemerintah dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat daripada kepentingan pribadi anggota DPRD.
Koordinator Aksi M. Soleh mengatakan, kenaikan tunjangan anggota DPRD sangat tidak layak dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Kota Tangerang yang masih banyak perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tangerang terutama masyarakat yang kurang mampu.
Di tempat yang sama, Asep WW Ketua MCI DPC Kota Tangerang menyatakan jika aspirasinya tidak diperhatikan maka pihaknya akan kembali lebih banyak lagi masyarakat turun ke jalan menggelar aksi damai.
Kapolsek Tangerang Kota AKP Suyatno menambahkan, Rasa terima kasih kepada para peserta aksi damai yang bisa menjaga kondusifitas pada saat aksi damai berjalan.
Aksi demo puluhan emak-emak warga Kota Tangerang yang di koordinir Bunda Reni berjalan lancar dan diwarnai simbolis pembagian sembako bagi emak-emak janda dan warga sekitar.
