CILACAP, Revolusinews.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilacap bersama Diskominfo Cilacap melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa (12/9/2023).
Acara yang digelar di Pendopo Kantor Desa Ujungmanik ini dihadiri ketua komisi A, Mitra Patriasmoro, S.E, Wakil ketua komisi H. Taufik Urrokhman, Sekretaris H. Ismail Al Hamidy, M.Si, Christina Dewi Andriyani (anggota), H. Harun Ar’rosyid, S.Sos.I (anggota), Sawino (anggota), Dra. Hj. Wiwiek Yuning. P (anggota), Setwan kabupaten Cilacap Davit, Diskominfo, Camat Kecamatan Kawunganten diwakili Kasi Tapem Tuyar, S.E, Kanit Intelkam polsek Kawunganten Aipda Yunta Mustofa, S.H, Satpol PP Kecamatan Kawunganten, Kepala desa Ujungmanik Sugeng Budiyatno, Sekdes Ujungmanik Priyo Wahyu Utomo, Kadus Ujungmanik Warsono Rahman, Kadus Sidamulya Basno, Kadus Kaliyasa Dwi Purwanto, Kadus Banjursari Kholil Fauzi, Unsur lembaga desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW.
Mengawali sambutan Tuyar menyampaikan terimakasih atas kunjungan kerja komisi A di Desa Ujungmanik. Terkait kominfo dirinya pastikan internet di Kecamatan Kawunganten aman tidak ada masalah. Ia menyebut ada daerah yang masih mengalami kendala sinyal salah satunya Desa Babakan.
Sementara itu Taufik Urrokhman, Wakil ketua komisi A menekankan bahwa pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat secara tepat, cepat dan baik. Tak ada batasan status sosial, diskriminasi, semua masyarakat harus diperlakukan dengan sama.
“RT pejabat bawah yang paling dibutuhkan oleh negara. RT merupakan orang yang mempunyai persoalan di wilayah, namun tingkat kesejahteraannya belum diperhatikan,” ucapnya.
APBD Kabupaten Cilacap tidak menganggarkan untuk RT, sehingga RT hanya mendapat insentif dari alokasi dana DD.
“Kami komisi A memperjuangkan bagaimana cara ada kesejahteraan. Komisi A menghendaki DD dan APBD menganggarkan untuk RT,” ujar Taufik.
“Hasil rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Disitu ada kesepakatan antara Pj. Bupati dan DPR bahwa insentif RT ada tambahan dari APBD sebesar Rp. 50.000 per/bulan,” tuturnya.
Taufik mengungkapkan bahwa di APBD perubahan terhitung Oktober, November, dan Desember telah dianggarkan sebesar Rp. 1,71 miliar.
“RT terima insentif dimulai bulan Oktober dengan catatan APBD insentif Rp. 50.000 harus dikonsultasikan ke Mendagri, kesepakatan Pj. Bupati dan DPR clear tapi harus seijin Mendagri. Kalau konsultasi diijinkan maka RT akan menerima insentif dari DD Rp. 100.000, PADes Rp. 100.000 ditambah insentif APBD Rp. 50.000,” jelasnya.
Terkait aset desa Taufik berharap semua di inventarisir. Desa harus memiliki buku catatan inventaris desa, baik kekayan desa yang bersifat bergerak maupun non bergerak, semua tercatat dengan baik, dan bukti-bukti harus bisa dipertanggungjawabkan.
Desa membuat APBDes harus ada anggaran pensertifikatan tanah milik desa, mungkin tanah desa yang ditempati puskesmas, SD. Apapun itu hendaknya batas-batasnya jelas dan di sertifikatkan.
“Aset menjadi signifikan, sangat penting, urgen bagi desa di kabupaten Cilacap untuk di inventarisir. Pajak dibayar, SPPT harus ada Sertifikatnya juga ada,” bebernya.
Ia berharap ada program PTSL sehingga proses dipermudah, biaya lebih murah. “Komisi A berupaya meloby pihak BPN. Kami akan mengundang BPN, BPPKAD, Diseperkimpta, Dispermades, untuk membicarakan hal ini. Karena pendapat kepala desa pensertifikatan tanah ini dipermudah, dipermurah agar tidak terlalu membebani APBDes,” ungkapnya.
“Terkait kominfo tadi disampaikan Pak Camat atau yang mewakili bahwa persoalan sinyal internet di kecamatan Kawunganten clear and clear nyaman tak ada masalah terkecuali desa Babakan. Nikmati, syukuri pesan kami kepada seluruh RT kondisikan warga di wilayah masing-masing agar Ujungmanik kondusif sehingga percepatan pembangunan berjalan dengan baik,” tandas Taufik.
Ditemui usai acara ketua komisi A, Mitra Patriasmoro menyampaikan terkait kunjungan kerja bersama Diskominfo kabupaten Cilacap ke desa Ujungmanik.
“Hari ini komisi A melakukan peninjauan kunjungan kerja bersama Diskominfo terkait jaringan internet yang ada di desa. Tadi ada masukan salah satu warga terkait jaringan kabel yang mungkin belum berijin, dan itu jadi keluhan,” katanya.
“Ke pihak Diskominfo kami tadi sampaikan untuk ditindaklanjuti, dilihat, ditinjau kalau seperti itu nanti seperti apa. Masukan atau diskusi dengan masyarakat tadi banyak sekali. Komisi A membidangi pemerintahan dan hukum, tapi yang kami alami setiap kunjungan kerja diluar kontek pasti banyak muncul pertanyaan, namun kita menampung diluar itu juga memberikan informasi semisal contoh RT/RW,” jelasnya.
“Perubahan anggaran 2023 ini direncanakan dari sekian ribu RT/RW yang ada di kabupaten Cilacap mendapat alokasi insentif. Di komisi A kebetulan saya di Banggar, dan menyampaikan aspirasi diperubahan anggaran 2023 setiap RT memperoleh insentif Rp. 50.000 begitu juga tahun berikutnya di 2024, dan Insya Allah Rp. 100.000,” terang Mitra Patriasmoro.
Menghadapi pemilu, Satpol PP, Linmas dan masyarakat yang bertugas di semua TPS direncanakan mendapat kaos dan topi, hal tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat dalam menghadapi persiapan untuk kesuksesan pemilu 2024.
“Kami berterimakasih kepada Pak kades Ujungmanik, dan masyarakatnya yang luar biasa tadi banyak sekali masukan dan usulan. Sebagai wakil rakyat dan kepala desa, kita sama-sama dipilih masyarakat, berjuang merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami tidak bisa sendirian, Pak kades juga tidak bisa sendirian, sinergitas penting kita jalin, termasuk teman-teman pers yang selama ini telah membantu menginformasi, pengawalan-pengawalan terkait pembangunan yang ada di wilayah kabupaten Cilacap,” paparnya.
Di tempat sama Kepala desa Ujungmanik menyampaikan terimakasih atas kunjungan kerja yang dilakukan komisi A bersama Diskominfo kabupaten Cilacap.
“Kami pemerintah desa mengucapkan terimakasih kepada beliau-beliau khususnya Dewan komisi A dan Diskominfo kabupaten Cilacap yang telah melakukan tinjauan dalam rangka kunjungan kerja ke desa kami,” ucap Sugeng Budiyatno.
Harapanya apa yang menjadi masukan, usulan, merupakan bentuk aspirasi. Meski di luar kontek untuk ditampung dan ditindaklanjuti. Semua tak lepas demi kepentingan bersama untuk masyarakat Ujungmanik.
“Terkait persoalan jaringan kabel internet, ada beberapa kabel yang masuk ke desa kami. Secara umum memang itu membantu, namun ada beberapa yang menurut kami mengganggu, karena tidak standar. Banyak yang menggelantung bahkan membahayakan, harapan kami juga ada tindak lanjut apalagi disinyalir tidak berijin, kami mohon segera ada penanganan,” tutup Sugeng.
