PANDEGLANG, Revolusinews.com – Adanya isu hoax kriminalisasi terhadap guru SMAN 2 Kabupaten Pandeglang inisial NFK diduga sengaja dihembuskan oleh pihak yang mendapatkan keuntungan dari podcast sebagai upaya untuk mengalihkan isu.
Hal ini disampaikan Ketua Maha Bidik Indonesia, Moch Ojat Sudrajat, S, kepada awak media pada Selasa (6/12/2022).
“Surat yang ditujukan kepada NFK dan kepala sekolah sifatnya undangan klarifikasi bukan panggilan pro justisia. Kemudian juga proses di Polres Pandeglang bukan berbentuk laporan polisi melainkan berbentuk laporan pengaduan,” ungkap pria yang akrab disapa Ojat ini.
Dikatakan Ojat, ketika di berita acara klarifikasi dengan tegas menyatakan jika NFK itu diduga dimanfaatkan dan dikorbankan, serta yang menderita kerugian adalah SMAN 2 Kabupaten Pandeglang.
“Sampai saat ini belum ada pihak terlapornya, apalagi tersangkanya. Saya dapat pastikan jika baik hari ini dengan jadwal pemeriksaan terhadap Pak Kepala Sekolah SMAN 2 Pandeglang maupun besok dengan jadwal pemeriksaan Ibu NFK, tidak ada atau dibatalkan,” jelasnya.
Menurutnya, laporan pengaduan ini dilakukan berawal dari pernyataan Kepala Sekolah SMAN 2 Pandeglang yang menyatakan jika dirinya selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Pandeglang tidak pernah memberikan ijin dalam bentuk apapun.
Hal ini tercermin dari pernyataan Kepala Sekolah SMAN 2 Pandeglang melalui pesan kepada Ojat yang menyatakan setelah membaca pernyataan keberatan dengan statment salah satu pihak yang mengatakan jika Kepsek tidak keberatan di salah satu media.
“Saya dapat pastikan jika podcast NFK dengan tersebut tidak ada ijin dari Kepala Sekolah SMAN 2 Pandeglang, baik lisan apalagi tertulis,” tandasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, adalah sangat beralasan dan dapat dikatagorikan dugaan pencurian, mengingat penggunaan listrik dan gedung untuk kegiatan podcast tersebut dilakukan tanpa ijin dari Kepala Sekolah SMAN 2 Pandeglang.
Terlepas berapa pun nilai kerugiannya, menurut Ojat, hal ini pernah terjadi di ITC Roxy Mas Jakarta. Untuk itu sebagaimana diketahui bersama menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax jelas ada sanksi hukumnya, maka kepada pihak-pihak yang menyebarkan berita hoax harus bertanggungjawab secara hukum.
“Demikian juga dengan media-media yang telah memberitakan berita yang diduga tidak benar maka harus atau wajib memuat hak kritik atau hak jawab,” tutupnya.
